Kabaristimewa.id – Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Rabu 11 Februari 2026. Forum ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan arah pembangunan daerah.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar Dafip Haryanto menyatakan forum tersebut merupakan mekanisme resmi sesuai ketentuan perundangan. Tujuannya untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD sebelum masuk tahap penetapan.
Ia menilai forum ini penting karena membuka ruang pembahasan isu strategis dari berbagai pihak. Pemerintah daerah membutuhkan masukan agar perencanaan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan forum tahun ini menggunakan pendekatan berbeda. Pemerintah tidak lagi dominan menyampaikan paparan. Fokus utama diarahkan pada penyerapan aspirasi para pemangku kepentingan.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta diberi ruang menyampaikan pandangan terhadap rancangan RKPD 2027. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan.
Dafip menyebut rancangan RKPD telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Proses ini juga terhubung dengan Musrenbang yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Ia memastikan usulan masyarakat dan aspirasi DPRD akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2027. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2027.
Tema pembangunan tahun 2027 mengusung pendekatan pemerataan wilayah. Hari pertama forum membahas pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Hari kedua membahas ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna SIS menyampaikan FKP merupakan pintu awal penyusunan RKPD. Pemerintah memaparkan rancangan awal untuk menerima saran dan rekomendasi dari seluruh pihak terkait.
Ia menegaskan pembahasan masih berada pada level arah kebijakan dan prioritas program. Pembahasan anggaran akan dilakukan pada tahapan berikutnya dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Hasil forum ini akan menjadi bahan lanjutan pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Seluruh masukan akan dirangkum dalam rancangan akhir RKPD 2027.
