Kabaristimewa.id Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mempercepat pembayaran utang proyek kepada para kontraktor yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran 2025. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dengan perwakilan Forum Kontraktor Kukar di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (12/3/2026).
Dalam pertemuan itu, para kontraktor menanyakan kepastian pembayaran proyek yang hingga kini belum direalisasikan. Situasi tersebut dinilai mendesak karena mendekati Hari Raya Idulfitri, sementara para kontraktor juga harus memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada pekerja proyek.
Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah memahami kondisi para kontraktor yang saat ini mendapat tekanan dari para pekerja di lapangan.
Ia menyebut, banyak pekerja seperti tukang dan tenaga proyek yang menunggu pembayaran dari kontraktor, sehingga pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar kewajiban tersebut dapat segera diselesaikan.
Pemkab Kukar pun menyiapkan langkah dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp820 miliar kepada Bank Kaltimtara. Nilai tersebut disesuaikan dengan hasil audit utang pemerintah daerah yang telah dilakukan Inspektorat.
Aulia menjelaskan, tahapan awal yang harus dilakukan adalah proses akad kredit dengan pihak perbankan sebelum dana dapat dicairkan. Ia bahkan langsung menghubungi pihak Bank Kaltimtara di hadapan para kontraktor untuk meminta percepatan proses administrasi.
Menurutnya, apabila akad kredit dapat dilakukan dalam waktu dekat, maka pencairan dana diperkirakan bisa segera terealisasi. Setelah dana masuk ke kas daerah, pemerintah akan langsung menyalurkan pembayaran kepada para rekanan.
Proses pembayaran nantinya akan melalui tahapan administrasi yang berlaku, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Bupati juga mengimbau para kontraktor agar berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait guna mempercepat proses administrasi pembayaran.
Sementara itu, perwakilan Forum Kontraktor Kukar Novi Pratidina mengatakan para kontraktor berharap pembayaran proyek dapat segera direalisasikan setelah adanya penjelasan dari pemerintah daerah.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan kontraktor, nilai pembayaran proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar. Namun angka pastinya masih menunggu data resmi dari pemerintah daerah.
Menurut Novi, sebagian besar pekerjaan yang ditagihkan kontraktor sebenarnya telah selesai sepenuhnya, tetapi hingga kini pembayaran belum dilakukan.
Ia juga menambahkan proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan melibatkan ratusan kontraktor.
