Kabaristimewa.id, Empat orang dilaporkan meninggal dunia dalam penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan jalan di kawasan Kali Kabur, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Minggu (2/8) sekitar pukul 19.30 WIT. Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan aksi tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, mengatakan hasil investigasi dan verifikasi aparat gabungan TNI dan Polri mengarah pada keterlibatan kelompok yang dipimpin Botak Wanimbo bersama kelompok Teranus Enumbi.
“Aksi tersebut menyasar para pekerja PT Sutan Harauli Jaya (PT SHJ) yang tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut,” kata Tri, Senin (3/8).
Empat korban yang meninggal dunia masing-masing bernama Arman Sibarani, Erlin Aritonang, Barengga, serta Alfonds. Tiga korban merupakan pekerja PT SHJ, sedangkan Barengga merupakan warga setempat yang turut menjadi korban dalam insiden tersebut.
Sejumlah pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan melarikan diri menuju Distrik Kanggime. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak perusahaan yang selanjutnya meneruskan informasi kepada aparat keamanan.
“Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan sehingga informasi dapat segera diteruskan kepada aparat keamanan,” ujar Tri.
Merespons laporan tersebut, aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Yonif 511/DY, Satgas Yonif 136/TS, Koramil Ilu, dan Polsek Ilu langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan evakuasi.
Seluruh korban meninggal maupun pekerja yang selamat berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Tiga jenazah dibawa ke RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sementara satu jenazah lainnya dievakuasi ke RSUD Tolikara untuk penanganan lebih lanjut.
Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak ada korban dari unsur aparat keamanan dalam proses evakuasi tersebut.
Pihak Kodam juga mengecam keras aksi penyerangan terhadap warga sipil yang sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur di Papua.
“Tindakan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga menghambat upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua,” tegas Tri.
