Kabaristimewa.id, Jakarta – Untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, polisi menurunkan sebanyak 1.250 personel. Aksi ini digagas oleh kelompok bernama “Revolusi Rakyat Indonesia” yang ramai diserukan di media sosial X dan WhatsApp.
AKBP Kahfi selaku Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara persuasif. “Kami siap untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan berorasi dengan tertib,” ujarnya kepada media.
Menurut Kahfi, menyampaikan pendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Ia pun mengimbau massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak memancing kericuhan selama unjuk rasa berlangsung.
Dari pantauan Liputan6.com pada pukul 08.50 WIB, terlihat personel keamanan sudah bersiaga di dalam area Gedung DPR. Pagar beton tampak telah dipasang di gerbang utama, meski kawat berduri belum terlihat.
Di sisi lain, kendaraan taktis aparat mulai diparkir di lokasi sebagai bentuk antisipasi. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Senayan hingga pukul 09.00 masih berjalan lancar dan belum ada pengalihan arus.
Jumlah pendemo yang hadir pada pagi hari masih terbilang sedikit, yakni kurang dari 50 orang. Salah satu peserta aksi bahkan tampak mengenakan kardus bertuliskan “Merah Putih Memanggil 25 Agustus 2025 Rakyat Merdeka.”
Pria bernama Asy’ari itu mengaku berjalan kaki dari Sukabumi demi menyampaikan aspirasinya. “Saya datang untuk menjalankan aksi tanpa terafiliasi aliansi apa pun. Aksi ini inisiatif pribadi sebagai keresahan saya sebagai rakyat,” jelasnya.
Tuntutan utama dari aksi ini adalah pembubaran DPR RI. Hal itu dipicu oleh sentimen negatif yang muncul setelah isu tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan mencuat ke publik.
Beberapa pesan yang beredar bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Aksi ini merupakan respons atas ketimpangan antara kebijakan legislatif dan kondisi ekonomi masyarakat yang dianggap kian sulit.
Demo besar ini mencerminkan meningkatnya ketegangan publik terhadap lembaga legislatif. Isu kesejahteraan rakyat dan kebijakan elitis DPR kini menjadi sorotan tajam dalam wacana nasional.
