Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pembayaran sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi terdampak akibat keterbatasan kas daerah yang dipicu belum optimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, kemampuan keuangan daerah harus disesuaikan oleh pemerintah setempat untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Meski begitu, komitmen untuk menuntaskan kewajiban tersebut tetap ditegaskan oleh Pemkab Kukar.
Proyek-proyek yang telah dinyatakan rampung, pada prinsipnya akan tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dengan catatan ketersediaan anggaran di kas daerah mencukupi. “Kita usahakan sepanjang uangnya tercukupi, akan kita bayarkan semuanya,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Mekanisme pembayaran secara bertahap akan ditempuh apabila anggaran tidak mampu menutup seluruh kewajiban dalam satu waktu. Menurut Sunggono, langkah tersebut menjadi pilihan paling realistis di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi daerah. “Kalau tidak mencukupi, maka akan dibayarkan secara bertahap,” katanya.
Dalam pelaksanaan pembayaran, rekomendasi dari perangkat daerah terkait juga menjadi bahan pertimbangan utama. Setiap organisasi perangkat daerah dinilai paling memahami sejauh mana progres dan status pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan dasar itu, penentuan prioritas pembayaran dapat dilakukan secara lebih tepat.
Sunggono menjelaskan, kondisi kas daerah yang terbatas berkaitan erat dengan belum terpenuhinya dana transfer kurang bayar dari pemerintah pusat. Dana tersebut merupakan hak daerah yang seharusnya diterima sesuai perhitungan anggaran. “Anggaran kurang bayar itu sebenarnya adalah hak kita,” jelasnya.
Belum terealisasinya dana tersebut berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Ruang fiskal menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian kebijakan keuangan tidak bisa dihindari. Situasi ini pun berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran proyek.
Kendati demikian, kewajiban pembayaran tetap ditempatkan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah. Sunggono menegaskan bahwa belanja wajib harus didahulukan begitu dana tersedia. “Kalau nanti ada uang, belanja wajib itu harus kita prioritaskan untuk dibayarkan,” tegasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Kutai Kartanegara terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan guna memperoleh kepastian penyaluran dana sekaligus merumuskan langkah kebijakan lanjutan agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga. (nsh)
