Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memprioritaskan penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari program Kukar Idaman Terbaik. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, turun langsung meninjau lahan pertanian di Desa Loa Ipuh, Kamis (23/10/2025), untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait area sawah yang tergenang air dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kunjungan tersebut, Aulia Rahman menerima keluhan warga mengenai sekitar 200 hektare lahan yang tidak dapat ditanami akibat genangan yang terjadi setiap musim hujan. “Kami turun langsung melihat kondisi di lapangan. Dari laporan masyarakat, lahan seluas ini tidak bisa diolah karena selalu terendam air,” ungkapnya.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa genangan air disebabkan oleh sistem aliran yang tidak tersambung sempurna ke sungai utama. Menyikapi hal itu, Pemkab Kukar akan memulai langkah awal berupa normalisasi saluran air agar area pertanian kembali produktif.
“Permasalahan ini harus segera ditangani dengan melakukan normalisasi aliran air. Setelah kita lihat langsung, memang benar dibutuhkan intervensi. Program ini menjadi bagian dari strategi besar Kukar Idaman Terbaik untuk memperkuat ketahanan pangan,” jelas Aulia.
Dari total 17 ribu hektare lahan sawah yang tersebar di Kukar, sekitar 200 hektare di Loa Ipuh termasuk kategori belum optimal. Saat ini baru 13 ribu hektare yang aktif ditanami petani. Aulia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka lahan baru, tetapi memaksimalkan area yang sudah tersedia.
“Kita tidak fokus pada pembukaan lahan baru, melainkan mengoptimalkan lahan eksisting. Dengan jumlah petani yang terbatas, langkah ini menjadi cara paling efisien untuk meningkatkan produksi,” ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar telah menyiapkan rencana teknis intervensi, termasuk normalisasi saluran air dan pembangunan jalan usaha tani guna memperlancar akses distribusi hasil pertanian. Proyek serupa juga direncanakan di wilayah Jahab yang mengalami kondisi serupa.
“Teman-teman dari PU sudah menyiapkan perencanaan teknisnya. Selain pengairan, infrastruktur seperti jalan usaha tani juga akan ditingkatkan agar produktivitas petani bisa lebih maksimal,” tutur Bupati.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan program ini dimulai pada 2026, dengan estimasi anggaran antara Rp8 hingga Rp10 miliar. Aulia menyebut, proses finalisasi anggaran tengah dibahas bersama DPRD Kukar agar pelaksanaannya bisa segera dimulai tahun depan.
“Tahun 2026 kita mulai laksanakan. Saat ini prosesnya sedang difinalisasi bersama DPRD untuk memastikan dukungan anggaran tersedia,” pungkasnya.
