Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Ratusan peserta aksi dari Aliansi Peduli Kutai Kartanegara mendatangi Kantor Bupati Kukar pada Kamis (20/11/2025) untuk menyuarakan keberatan terhadap rencana menghadirkan artis ibu kota dalam Tingkiland Fest 2025. Mereka menilai keputusan itu tidak tepat karena kondisi keuangan daerah sedang berada dalam situasi defisit. Aksi tersebut berlangsung menjelang pelaksanaan festival yang dijadwalkan digelar pada 22 hingga 23 November mendatang.
Massa tampak membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan kehadiran artis nasional. Mereka juga meminta agar panggung utama festival memberikan ruang lebih luas bagi musisi daerah. Tuntutan tersebut ditekankan sebagai upaya memperjuangkan kesempatan tampil yang lebih setara bagi pelaku seni lokal.
Ketua Aliansi Peduli Kukar, Fajri, mengungkapkan bahwa keputusan mendatangkan artis dari luar daerah tidak sejalan dengan realitas fiskal Kukar. Ia menilai banyak pelaku seni lokal yang pantas mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan pentingnya memprioritaskan musisi daerah dalam agenda yang dibiayai pemerintah.
Dalam aksinya, Fajri menyampaikan desakan agar pemerintah mengakomodasi lebih banyak grup lokal. “Kami mendorong agar talent lokal diprioritaskan. Ada sekitar tujuh grup yang belum terakomodasi, dan kami mengusulkan tambahan sepuluh grup musisi lokal untuk difasilitasi,” ujarnya. Ia menilai adanya ketimpangan jumlah talent menunjukkan perlunya evaluasi.
Selain soal jumlah grup, ketimpangan anggaran juga menjadi sorotan utama. Menurut Fajri, nilai pembiayaan untuk artis nasional terlalu besar dibandingkan dukungan bagi musisi daerah. Ia menegaskan bahwa “Artis dari Jakarta bisa mendapat anggaran hingga Rp300 juta. Seharusnya musisi lokal juga diberi kesempatan yang sama, apalagi kondisi Kukar sedang defisit.”
Fajri juga meminta agar dana untuk artis ibu kota dihentikan sementara dan dialihkan kepada pelaku seni lokal. Menurutnya, hal itu sejalan dengan kebutuhan daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran. Ia menambahkan bahwa aspirasi mereka bukan bertujuan menghalangi kegiatan, melainkan memperjuangkan keadilan bagi seniman lokal.
“Kami hanya menuntut keadilan untuk musisi lokal,” tegasnya ketika menjelaskan sikap aliansi. Ia menyebut bahwa seniman daerah berhak memperoleh ruang tampil yang lebih besar, terlebih dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan pemerintah. Aliansi menyatakan sikap mereka murni untuk mengedepankan kepentingan lokal.
Pemerintah daerah disebut sedang menelaah aspirasi yang disampaikan massa. Menurut Fajri, pihaknya menunggu hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah sebelum menentukan langkah selanjutnya. “Kami menunggu proses pembahasan yang dilakukan pemerintah. Harapannya bisa ada solusi terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Arianto, memastikan bahwa seluruh masukan dari peserta aksi telah dicatat sebagai bahan pertimbangan. Ia menyebut jumlah grup seni yang akan difasilitasi masih berada dalam proses finalisasi. Pemerintah, menurutnya, tengah menyesuaikan usulan dengan kebutuhan acara.
Arianto menekankan bahwa konsep festival tetap menjadi acuan dalam menentukan penampil yang diikutsertakan. Ia menegaskan bahwa, “Jika tema kegiatan adalah musik tingkilan atau kebudayaan, maka talent yang tampil harus sejalan dengan tema agar rangkaian festival tetap sesuai konsep.” Pemerintah berharap keputusan akhir dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan acara dan aspirasi seniman daerah. /(nsh)
