Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kejaksaan Negeri Tenggarong telah menyepakati rencana final pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Rapat koordinasi yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025, membahas detail teknis pelaksanaan GPM yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kejari Tenggarong tahun ini.
Pelaksanaan GPM dijadwalkan pada 28 Agustus 2025 mendatang. Meski lokasi pastinya masih dalam pembahasan akhir bersama Kepala Kejari, namun area halaman depan Kantor Kejari Tenggarong menjadi opsi utama pelaksanaan kegiatan ini.
Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan kali pertama digelar, dan pihaknya berharap pelaksanaan kali ini bisa berlangsung sukses. “Ini rapat final untuk pelaksanaan GPM yang sudah beberapa kali kita lakukan, sekaligus mendukung kegiatan HUT Kejari,” katanya.
Menurut Ahyani, masyarakat Kukar selalu menunjukkan respons positif terhadap program ini. Ia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sebelumnya, sebanyak 2,5 ton beras SPHP Bulog habis terjual dalam satu hari. Selain beras, LPG 3 kilogram dan minyak goreng juga sangat diminati.
Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan suplai LPG. Sekitar 400 hingga 500 tabung disiapkan untuk kegiatan ini, sementara biaya distribusi beras Bulog ditanggung oleh Disperindag agar harga tetap terjangkau, yakni Rp11.400 per kilogram atau sekitar Rp50 ribu per lima kilogram.
Selain kebutuhan pokok utama, beberapa bahan pangan lain seperti bawang merah juga akan dijual dengan harga subsidi. BUMD Kukar turut dilibatkan dalam penyediaan komoditas tersebut, termasuk juga Kelompok Wanita Tani (KWT) yang akan menyuplai cabai dan sayur-mayur lokal.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan harga pasar serta daya beli masyarakat. “Ada empat komoditas yang kita jaga karena sensitif terhadap inflasi, yaitu beras, minyak goreng, cabai, dan bawang,” ujar Ahyani dalam pernyataannya.
Pemerintah Kukar menegaskan bahwa GPM adalah bentuk konkret perhatian mereka terhadap kebutuhan warga. Dengan dukungan semua pihak, mereka optimistis bahwa program ini bisa berjalan lancar dan berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi di daerah.
