Kabaristimewa.id Samarinda – Insiden kapal tongkang yang kembali menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam pada Minggu malam (8/3/2026) mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Kejadian yang berulang itu dinilai berpotensi mengganggu distribusi logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan insiden tabrakan kapal di kawasan jembatan Sungai Mahakam tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa yang cukup diselesaikan dengan ganti rugi.
Ia mengingatkan sejumlah jembatan yang melintasi Sungai Mahakam memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah sekaligus mendukung arus distribusi barang di Kalimantan Timur.
Menurutnya, Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, dan Jembatan Mahulu menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antarwilayah.
“Ini merupakan modal vital Kaltim untuk transportasi penghubung dan aktivitas ekonomi masyarakat. Samarinda menjadi akses penghubung antar kabupaten dan kota yang harus disadari bersama,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ananda juga menyinggung insiden serupa yang pernah terjadi di Jembatan Mahulu. Beberapa kali tabrakan tongkang membuat jembatan tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan uji dinamis.
Penutupan itu membuat kendaraan logistik harus memutar jalur lebih jauh menuju kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok.
Kondisi tersebut menyebabkan proses distribusi menjadi lebih lambat dan biaya pengiriman barang meningkat.
“Jalur distribusi dan logistik kita sangat bergantung pada akses tersebut. Jika jembatan bermasalah, dampaknya luas. Distribusi bisa terhambat dan harga barang berpotensi meningkat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
Menurutnya, otoritas maritim seperti KSOP, Pelindo, dan instansi terkait harus memastikan seluruh standar operasional pelayaran dijalankan secara disiplin.
Penggunaan kapal pandu, escort, dan assist perlu dimaksimalkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan saat kapal melintas di bawah jembatan.
Ananda juga mendorong penerapan sanksi tegas agar insiden serupa tidak terus terulang.
“Harus ada sanksi tegas agar semua pihak lebih berhati hati. Bukan hanya penabraknya, tetapi sistem pengawasannya juga perlu dievaluasi,” pungkasnya.
