Kabaristimewa.id, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pendampingan dalam pelaksanaan program dedikasi RT-KU Terbaik. Melalui sosialisasi di sejumlah kecamatan, pemerintah daerah ingin memastikan pengurus rukun tetangga (RT) memahami tata cara penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan sosialisasi melibatkan tenaga ahli atau pendekar yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan program di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Pihaknya menargetkan seluruh rangkaian sosialisasi dapat diselesaikan selama Oktober 2026. Dengan demikian, program diharapkan segera berjalan setelah kesiapan anggaran terpenuhi.
“Jadi, mudah-mudahan di bulan Oktober ini sosialisasi sudah selesai, kemudian kesiapan anggaran juga sudah ada, semuanya kita bisa laksanakan,” ujar Arianto, Selasa (13/10/2026).
Ia menjelaskan, sosialisasi mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pengurus RT juga diarahkan agar menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Pada tahun ini, alokasi anggaran RTKU Terbaik ditetapkan sebesar Rp50 juta per RT. Nilai tersebut merupakan bagian dari rencana program dengan total alokasi Rp150 juta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, DPMD Kukar menyiapkan pola pendampingan yang berbeda dari program sebelumnya. Jika dalam Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) terdapat kelompok kerja (Pokja), kini pendampingan dilakukan oleh pendamping RT yang bersifat sementara atau ad hoc.
Pendamping tersebut akan membantu pengurus RT sejak menyusun rencana kegiatan, menjalankan program, hingga menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Sementara pendamping desa dan kelurahan turut mengawal pelaksanaan program dalam lingkup wilayah yang lebih luas.
“Pendamping RT itu ad hoc, nanti dia bekerjanya selama waktu tertentu saja. Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan, saat pertanggungjawaban dia mendampingi,” jelasnya.
Meski didampingi, Arianto menegaskan bahwa tanggung jawab pelaporan penggunaan anggaran tetap berada pada pengurus RT. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme administrasi menjadi hal penting agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Prosesnya diawali dengan penyusunan rencana kegiatan melalui musyawarah bersama masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam proposal untuk memperoleh persetujuan pihak kecamatan.
Setelah disetujui, kecamatan dan pengurus RT menyusun perjanjian yang memuat besaran anggaran serta rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dana disalurkan melalui camat kepada RT untuk direalisasikan sesuai rencana yang telah disepakati.
Empat Bidang Kegiatan Jadi Prioritas
DPMD Kukar menetapkan empat bidang yang dapat diakomodasi melalui program RTKU Terbaik, yakni ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur skala kecil, serta operasional RT.
Pada bidang ketahanan sosial, kegiatan dapat berupa bantuan bagi warga yang sakit, bantuan untuk ibu hamil, serta penyediaan makanan bergizi bagi lanjut usia dan balita.
Sementara itu, bidang pemberdayaan masyarakat dapat diisi dengan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan warga. Adapun pembangunan infrastruktur difokuskan pada perbaikan lingkungan dalam skala kecil.
Anggaran operasional RT dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan kegiatan dan pelaksanaan tugas pengurus di lingkungan masing-masing.
Arianto menyebut pengurus RT saat ini masih menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan wilayahnya. Namun, waktu pelaksanaan yang terbatas dan alokasi anggaran tahun ini menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang paling memungkinkan untuk direalisasikan.
Karena itu, DPMD juga mendorong kegiatan yang lebih spesifik dan memungkinkan dilaksanakan secara serentak agar pelaksanaannya lebih terarah.
Melalui sosialisasi dan pendampingan tersebut, Pemkab Kukar berharap RTKU Terbaik tidak hanya menjadi program penyaluran anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Pengawasan dan pertanggungjawaban yang tertib menjadi bagian penting agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi warga. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
