Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara memastikan bahwa belanja wajib dan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, saat Rapat Paripurna pada Jumat (28/11/2025) malam.
Dalam keterangannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa kebutuhan penting seperti gaji ASN dan PPPK, pendidikan, kesehatan, dana desa, serta berbagai program infrastruktur tetap terjamin meskipun terjadi sejumlah koreksi anggaran. Ia berharap seluruh pelayanan publik dapat berjalan normal tanpa hambatan.
Ahmad Yani juga menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat Kukar akan tetap memperoleh dukungan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, APBD 2026 harus dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kukar.
Ia menambahkan bahwa potensi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 masih terbuka. Ahmad Yani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan APBD agar program pembangunan maupun layanan publik dapat berjalan sesuai sasaran.
Dengan struktur anggaran yang telah disahkan, DPRD Kukar menegaskan komitmennya menjaga agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
