Pemerintah Kukar Siapkan Langkah Strategis Stabilkan Ekonomi dan Layanan Dasar

admin

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin. Foto/kutairaya/Andri wahyudi

Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan dua fokus utama dalam agenda pembangunan tahun 2026, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemenuhan infrastruktur dasar dengan prioritas pada layanan air bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Jumat (8/11/2025).

Rendi menyampaikan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi langkah penting di tengah penyesuaian belanja daerah. Ia menilai, upaya efisiensi yang tengah berjalan tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca juga  Pabrik Rumput Laut di Muara Badak Jadi Andalan Baru Ekonomi Kukar

“Semangat untuk mendorong PAD harus tetap ada. Seluruh perangkat daerah hingga perusahaan daerah harus bergerak bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Rendi.

Saat ini, kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan Kukar berada di angka 10,03 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga mencapai sekitar 15 persen dalam beberapa tahun mendatang melalui sinergi program lintas sektor.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memberikan perhatian lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih. Menurut Rendi, layanan air bersih harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melaksanakan pembangunan fisik berskala besar di bidang lainnya.

Baca juga  Petani Milenial Generasi Muda Desa Segihan, Dilatih Jadi Petani Mandiri dan Inovatif

“Ketersediaan air bersih ini yang paling mendasar. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya.

Untuk memperluas layanan air bersih, Pemkab Kukar telah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama PDAM memperlebar jaringan layanan, termasuk ke wilayah yang belum terhubung jaringan Bendang Raya. Tambahan dukungan anggaran pun tengah dipersiapkan agar pelaksanaannya berjalan maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Rendi juga mengungkapkan bahwa pengetatan APBD berpengaruh terhadap sirkulasi ekonomi masyarakat. Perputaran uang di Kukar disebut menurun dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp6 triliun, yang kemudian berdampak terhadap daya beli dan inflasi daerah.

Baca juga  Hasil Quick Count Pilkada Kukar 2024, Edi-Rendi Unggul Telak

“Kami terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan inflasi tetap stabil. Melalui optimalisasi PAD dan penguatan ekonomi lokal, kami berharap perputaran ekonomi kembali bergerak,” jelasnya.

Rendi menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesinambungan pembangunan daerah.

“Tantangannya besar, tapi dengan kolaborasi semua pihak, kita yakin dapat melewatinya,” tutupnya.

Berita-berita terbaru