Kabaristimewa.id, Pemerintah masih menelusuri asal-usul makalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut sebagai dokumen pengajuan untuk Nobel Perdamaian 2026. Sejumlah pejabat memastikan hingga kini belum ada kepastian bahwa dokumen tersebut berasal dari pemerintah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan dirinya meragukan makalah tersebut disusun atau diajukan oleh pemerintah. Menurutnya, informasi itu masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah, entah siapa itu. Kita harus cek,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8).
Hal senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari. Ia menyebut pihaknya tengah melakukan penelusuran untuk memastikan asal dokumen yang beredar tersebut.
“Lagi investigasi,” ujar Qodari.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan klarifikasi internal setelah nama institusi tersebut ikut dikaitkan dalam penyusunan makalah. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan pihaknya sedang memastikan keaslian surat yang beredar di media sosial.
“Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ. Terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu,” kata Benni.
Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) setelah muncul nama salah satu pegawai dalam makalah tersebut. Hasil sementara menunjukkan dokumen itu bukan berasal dari IPDN.
“Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN,” ujar Benni.
Ia menambahkan, pihaknya masih meminta penjelasan dari pegawai yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.
“Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update,” katanya.
Makalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik setelah potongan dokumennya beredar luas di media sosial dan diklaim sebagai bagian dari usulan pencalonan Nobel Perdamaian 2026. Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi dan klarifikasi dari berbagai pihak terkait untuk memastikan sumber serta keabsahan dokumen tersebut.
