Kabaristimewa.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pondok Modern Darussalam Gontor harus tetap menjaga independensinya dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dilansir dari antarakaltim.com, Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Prabowo, Gontor memiliki posisi yang harus berada di atas kepentingan kelompok maupun partai politik. Meski demikian, ia menilai lingkungan pesantren tetap perlu memahami dinamika politik sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gontor jangan ikut politik praktis, tetapi harus paham politik,” kata Prabowo dalam sambutannya yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menekankan pentingnya Gontor mempertahankan sikap independen agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu.
“Gontor harus di atas segala golongan politik,” ujarnya.
Ia kemudian menggambarkan posisi Gontor dengan ungkapan bahwa pesantren tersebut tidak perlu masuk ke dalam politik praktis, tetapi tetap memiliki peran luas di tengah masyarakat.
“Gontor tidak boleh ke mana-mana, tetapi harus ada di mana-mana,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti Panca Jiwa Gontor yang selama ini menjadi dasar pembentukan karakter para santri. Lima nilai tersebut meliputi keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan.
Prabowo menilai nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan bagi kehidupan pesantren, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Ia mengapresiasi Gontor yang telah mempertahankan nilai dan tradisinya selama satu abad serta berharap prinsip-prinsip tersebut terus memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter generasi Indonesia.
Peringatan satu abad Gontor menjadi momentum bagi lembaga pendidikan Islam tersebut untuk menegaskan kembali perannya dalam pendidikan, pembentukan karakter, serta pengabdian kepada masyarakat tanpa terikat kepentingan politik praktis.
