Kutai Kartanegara – Kondisi Kantor DPRD Kutai Kartanegara yang seharusnya tenang berubah menjadi riuh dengan suara-suara mahasiswa dengan penuh semangat. Mereka menolak RUU Pilkada yang tengah digodok DPR RI.
Terlihat puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi tekad dan kesungguhan. Angin yang berhembus lembut membawa gema teriakan mahasiswa yang mengisi udara, sementara spanduk dan poster berwarna-warni berkibar di tangan mereka.
Suara mereka bergemuruh, menyerukan agar semua pihak dapat menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dikeluarkan pada 20 Agustus 2024. Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini menjadi landasan kuat bagi mereka untuk menolak revisi UU Pilkada yang dianggap bisa merusak keadilan dan demokrasi dalam Pilkada 2024.
Di tengah lautan mahasiswa yang bergerak dinamis, terlihat beberapa anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari gedung, mendekati para demonstran dengan langkah pasti.
Nampak Masniyah, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan Masniyah hadir dengan wajah tenang namun serius, diikuti oleh Junaidi, Sekretaris Fraksi, dan Asdar, Wakil Ketua Sementara Fraksi Golkar. Mereka menerima mahasiswa dan melakukan dialog bersama.
Junaidi, yang memegang mikrofon dengan tangan kokoh, menyampaikan pesan yang menenangkan sekaligus penuh dengan dukungan. Ia menyatakan bahwa DPRD Kutai Kartanegara, terutama Fraksi PDI Perjuangan, sepakat dengan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa.
Kata-katanya yang tegas dan jelas bergema di tengah-tengah kerumunan, disambut dengan sorak-sorai para mahasiswa yang merasa didengar.
“Kami menolak tegas dan mengutuk proses politik yang terjadi di pemerintah pusat,” tegas Junaidi, suaranya bergema, memantul di dinding-dinding gedung DPRD. Ucapannya memperkuat keyakinan para mahasiswa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia.
Namun, di balik semangat dan dukungan yang mereka terima, terselip juga rasa kecewa. Muhammad Alfian, Koordinator Lapangan aksi, berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi sedikit muram. Ia menjelaskan bahwa meskipun Fraksi PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap mereka, beberapa fraksi lain seperti Golkar dan PKS masih belum memberikan pernyataan resmi.
“Dukungan dari fraksi lain belum kita dengar, dan ini membuat kami sedikit kecewa,” kata dia.
Gerakan ini, yang dikenal sebagai “Darurat Indonesia,” telah menyebar di berbagai daerah sebagai respons terhadap rencana revisi UU Pilkada. Seiring dengan angin yang terus berhembus, gema suara mahasiswa di Kutai Kartanegara menyatu dengan suara-suara di seluruh Indonesia yang menolak langkah politik yang dinilai bisa mengancam integritas demokrasi.
Ketika aksi berakhir, mahasiswa di Kabupaten Kutai Kartanegara meninggalkan lokasi dengan hati yang masih menyala-nyala oleh semangat perjuangan. Mereka tahu bahwa suara mereka sudah didengar, tetapi perjuangan belum selesai.
Di kejauhan, spanduk dan poster yang tersisa berayun pelan, seolah mengingatkan bahwa pertempuran ini masih terus berlanjut. Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kembali sunyi, namun udara masih terasa penuh dengan energi dan harapan.
