Kabaristimewa.id Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melanjutkan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 pada hari kedua dengan fokus infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Kamis 12 Februari 2026, dan dipimpin Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto.
Dafip menyampaikan pembahasan hari kedua berbeda dengan agenda sebelumnya. Hari pertama menitikberatkan pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Hari kedua diarahkan pada pembangunan fisik, pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Peserta berasal dari unsur masyarakat, organisasi profesi, dan pelaku usaha. Mereka menyampaikan masukan, saran, serta kritik terhadap rancangan awal RKPD.
Menurut Dafip, seluruh masukan tersebut penting untuk menyempurnakan dokumen perencanaan. Pemerintah daerah ingin RKPD 2027 memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Arah kebijakan pembangunan, kata dia, telah mengacu pada Perda RPJMD Kukar 2025 hingga 2029. Namun pelaksanaan program tetap menyesuaikan kemampuan fiskal dan perkembangan isu strategis.
Ia menyebut tantangan ke depan antara lain potensi penurunan Transfer ke Daerah serta kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pendanaan pembangunan diharapkan bersifat kolaboratif. Dukungan dunia usaha melalui CSR dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Pembahasan program dan kegiatan akan dilanjutkan secara bertahap. Hasilnya diselaraskan dengan masukan DPRD serta Musrenbang di 20 kecamatan. Rumusan akhir akan dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
