Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pendopo Odah Etam di Tenggarong, Kamis (28/8/2025), menjadi tempat digelarnya Bima Etam Seri 6: Goes to Kutai Kartanegara, sebuah program literasi keuangan dan pembiayaan untuk UMKM. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari pelaku usaha, perbankan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah Kabupaten Kukar berharap kegiatan ini mampu memperkuat struktur keuangan UMKM lokal.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tidak hanya sekadar memberi modal, namun juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan digital. Ia menyebut banyak UMKM yang belum terbiasa dengan fitur seperti QRIS, mobile banking, dan transaksi digital lainnya. “Tujuannya tidak semata-mata menambah modal, tapi juga mengakrabkan UMKM kita dengan fasilitas keuangan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap UMKM bisa naik kelas, tidak hanya dari sisi omzet tetapi juga skala bisnis dan jangkauan pasar. Ia menekankan bahwa literasi keuangan adalah pondasi penting bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. “UMKM bisa naik kelas, baik dari sisi omzet, skala bisnis, maupun hingga mampu menembus pasar ekspor-impor,” katanya.
Dalam forum tersebut, Aulia juga memaparkan perkembangan program Kredit Kukar Idaman, yang kini plafonnya ditingkatkan hingga Rp500 juta. Sebelumnya, plafon kredit hanya maksimal Rp50 juta. “Kredit Kukar Idaman sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.700 debitur dengan nilai penyaluran lebih dari Rp36 miliar,” ungkapnya.
Peningkatan plafon kredit ini, menurut Aulia, merupakan bentuk respon atas antusiasme pelaku UMKM dan dampak positif program tersebut. Ia pun menargetkan agar rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah. “Dengan eskalasi plafon menjadi Rp500 juta, harapan kita UMKM semakin terbantu dan kualitas kredit tetap terjaga. Target kita, NPL tetap di bawah 3%,” jelas Aulia.
Namun, Aulia juga menyinggung kendala fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat. Dari Rp3 triliun, Kukar hanya menerima separuhnya, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran. “Beberapa kegiatan ditunda, tapi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak kita ganggu,” katanya.
Efisiensi itu menurutnya dilakukan secara selektif, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga mengganti pertemuan fisik dengan daring. Ia menegaskan bahwa layanan dasar tetap menjadi prioritas. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik yang vital.
Dengan Bima Etam Seri 6, Pemkab Kukar berkomitmen menciptakan ekosistem UMKM yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Diharapkan kegiatan seperti ini mampu menciptakan pelaku usaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di level nasional hingga internasional.
