kabaristimewa.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menemui sekitar seribu demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rabu. Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyatakan kesediaannya untuk membawa berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy Mas’ud di hadapan sekira seribu demonstran di Samarinda, Rabu.
Dilansir dari Antara Kaltim, Dalam dialog bersama mahasiswa, sejumlah persoalan daerah menjadi pembahasan utama, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir.
“Sebanyak 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, hingga Agni Manggala terus dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di sepuluh kabupaten,” ujar Rudy.
Terkait persoalan BBM, pemerintah provinsi menilai kapasitas penyaluran sejumlah SPBU di pusat kota yang rata-rata mencapai 30 ton per hari belum mampu mengimbangi peningkatan permintaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Kaltim berencana berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktur Utama Pertamina mengenai kuota dan jam operasional distribusi BBM.
“Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina,” tutur Rudy.
Sementara itu, gangguan pasokan listrik turut menjadi perhatian. Kendala suplai gas di PLTU Senipah dan perbaikan jaringan di Teluk Balikpapan disebut menjadi bagian dari persoalan kelistrikan di daerah. Rudy berencana bertemu Direktur Utama PLN guna mengevaluasi keandalan pasokan listrik agar pemadaman bergilir tidak terus berulang.
“Saya akan bertemu Direktur Utama PLN untuk mengevaluasi keandalan listrik agar masyarakat tidak terus mengalami pemadaman bergilir,” ucap Rudy.
Mahasiswa juga menyuarakan persoalan kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Porsi saham daerah di perusahaan pembangkit listrik tersebut dilaporkan mengalami penurunan dari 79 persen menjadi 17,6 persen. Rudy mengajak masyarakat untuk turut mengawal upaya pengambil alihan kembali saham tersebut agar menjadi milik pemerintah daerah.
“Mari bersama-sama kita kawal pengambilalihan kembali saham CFK agar sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Aksi yang digelar Aliansi Rakyat Kalimantan Timur dengan tajuk “Gerakan Rakyat Menggugat” itu turut menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Selain itu, demonstran menuntut pertanggungjawaban perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang. Penyelesaian persoalan BBM dan penghentian pemadaman listrik bergilir juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Melalui pertemuan itu, mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sumber : Antara Kaltim
