Kabaristimewa.id, Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Tim ad hoc tersebut dibentuk guna memastikan sekolah-sekolah rintisan yang telah beroperasi memiliki fasilitas yang memadai agar dapat terus melayani peserta didik.
Pembentukan TP2SR merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam mengawal pembangunan Sekolah Rakyat permanen, terutama di 61 lokasi rintisan yang belum seluruhnya masuk dalam kuota pembangunan 100 titik oleh Kementerian Pekerjaan Umum karena persoalan administrasi lahan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan pembangunan gedung permanen harus segera direalisasikan agar sekolah-sekolah tersebut tidak terhenti operasionalnya pada tahun depan.
“Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi,” ujar Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (6/8).
Menurutnya, puluhan Sekolah Rakyat rintisan saat ini masih menggunakan bangunan sementara yang hanya dirancang untuk digunakan dalam waktu terbatas. Apabila pembangunan gedung permanen tidak dimulai tahun ini, kapasitas sekolah tidak akan mampu menampung siswa baru.
Sebagai langkah awal, TP2SR akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 dengan melibatkan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan. Kegiatan tersebut juga akan diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Perhutani.
“Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi,” tegas Agus Jabo.
Ia menjelaskan, TP2SR akan bertugas melakukan pendampingan, pemantauan, serta pengendalian terhadap proses pembangunan Sekolah Rakyat agar perkembangan di setiap lokasi dapat dipantau secara berkala.
“Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari,” katanya.
Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, Herman Koswara, ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim tersebut akan bertanggung jawab mengumpulkan data, mengoordinasikan penyelesaian berbagai kendala di daerah, hingga mendampingi proses pembangunan sampai dimulai.
Menjelang pelaksanaan Desk Evaluation, Kemensos juga akan menggelar rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan seluruh data pendukung telah disiapkan sehingga percepatan pembangunan dapat segera dijalankan.
