Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, terus bergerak mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang fiskal, Pemkab Kukar menggencarkan koordinasi dengan sejumlah kementerian guna membuka peluang bantuan dan alternatif pembiayaan proyek strategis.
Aulia mengatakan, pihaknya telah melakukan roadshow ke beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan.
“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” ujarnya, Jumat (7/11/2026).
Upaya tersebut mulai menunjukkan tindak lanjut. Salah satunya melalui kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kukar. Sementara komunikasi dengan KKP diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan, termasuk mendorong bantuan kapal serta penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Aulia, Kukar menjadi daerah dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di Kalimantan Timur, yakni sembilan lokasi. Pemkab Kukar ingin pembangunan kawasan tersebut dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), agar nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kukar turut mengusulkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan RSUD AM Parikesit. Sementara koordinasi dengan Kementerian Keuangan difokuskan pada pencarian alternatif pembiayaan, termasuk percepatan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema.
Aulia menyebut, upaya tersebut juga mendapat dukungan anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Dukungan itu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh pembiayaan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya jalan Sebelimbingan, jalan Muarawis-Kota Bangun, jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan Salo Cella-Batu-Batu, serta jalan Santan Ulu-Santan Ilir.
“Ini lagi kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita. Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Pemkab Kukar juga mendorong pemanfaatan skema pembiayaan melalui SMI untuk penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Setelah dilakukan pendalaman, kebutuhan anggaran untuk menangani persoalan tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Pemkab Kukar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi perubahan cuaca. Berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, terdapat potensi fenomena La Nina pada tahun depan yang dapat memengaruhi pola musim kemarau.
Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah void yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air. Pemkab Kukar berencana melakukan penanganan dan membangun saluran agar air dari lokasi tersebut dapat dialirkan ke kawasan persawahan.
“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita, itu akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran sehingga air-air itu bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” ungkapnya.
Upaya mencari dukungan pusat juga akan berlanjut. Pekan depan, Aulia bersama jajaran Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah ingin memanfaatkan berbagai peluang dukungan agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran daerah menghadapi keterbatasan.
Dalam jangka panjang, Aulia juga ingin mengurangi ketergantungan Kukar terhadap penerimaan royalti dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah perlu mengambil peran lebih besar sebagai pelaku usaha dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Gagasan tersebut turut dikomunikasikan melalui anggota DPR RI, Syafruddin, yang telah membuka ruang koordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Pemkab Kukar berharap dapat menyampaikan gagasan itu melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada masa persidangan mendatang.
Aulia menilai potensi batu bara, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan kelapa sawit perlu dikelola agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Dengan demikian, potensi tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), bukan hanya memberikan penerimaan melalui skema royalti.
“Jadi, mimpi kita bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi kita juga menjadi pelaku usaha langsung. Hasilnya itu bisa menjadi pendapatan asli daerah. Itu yang ingin kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
