Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerataan penerangan jalan umum (LPJU) di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sejumlah ruas jalan masih minim penerangan, sementara lampu yang telah terpasang di beberapa lokasi dilaporkan tidak lagi berfungsi.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kukar, Senin (2/11/2026). Pertemuan itu turut melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar untuk membahas kebutuhan dan pembagian kewenangan pemasangan LPJU.
Camat Anggana, Rokip, mengapresiasi perhatian DPRD terhadap persoalan penerangan jalan yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat. Menurutnya, RDP tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah kecamatan untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan perangkat daerah dalam menangani pemasangan LPJU.
Ia menyebut masih banyak lampu jalan yang mengalami kerusakan dan sejumlah desa belum mendapatkan fasilitas penerangan. Melalui pertemuan itu, pihak kecamatan juga memperoleh pemahaman baru terkait peran Perkim dalam pemasangan LPJU.
Selama ini, Rokip mengaku menganggap pemasangan penerangan jalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dishub. Namun, dalam pembahasan bersama OPD teknis, diketahui bahwa Perkim juga memiliki kewenangan memasang LPJU di jalan lingkungan kawasan permukiman sebagai bagian dari pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
“Sekarang pembagian kewenangannya sudah lebih jelas. Kami diminta memetakan lokasi yang menjadi tanggung jawab Perkim, Dishub, maupun kecamatan,” ujarnya.
Menindaklanjuti hasil RDP, pemerintah kecamatan akan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penerangan paling mendesak. Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan usulan LPJU yang akan diajukan dalam perencanaan pembangunan 2027.
Rokip menjelaskan, Anggana sebenarnya telah memiliki aplikasi pemetaan yang mencakup seluruh desa dan ruas jalan. Dengan data tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat menentukan titik pemasangan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, usulan LPJU untuk tahun anggaran 2027 diharapkan sudah disampaikan paling lambat pada minggu ketiga November, sesuai arahan pimpinan rapat.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain Handil Terusan yang belum mendapatkan LPJU, serta jalan poros di Kutai Lama dan Anggana yang masih membutuhkan tambahan penerangan.
Menurut Rokip, minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pemerataan LPJU tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut keselamatan berkendara.
“Handil Terusan belum mendapatkan penerangan, begitu juga beberapa jalan poros di Kutai Lama dan Anggana. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena risiko kecelakaannya cukup tinggi,” ungkapnya.
Ia berharap usulan yang disusun dapat diakomodasi dalam APBD murni 2027 agar pemasangan LPJU bisa segera dilaksanakan setelah anggaran ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kukar, Hery Setyawan, menjelaskan pemasangan LPJU dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan pengelolaan ruas jalan masing-masing.
Perkim bertanggung jawab terhadap penerangan di jalan lingkungan kawasan permukiman sebagai bagian dari pemenuhan PSU. Data ruas jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Perkim juga dapat diakses masyarakat melalui laman psu.perkimkukar.com.
Hery menerangkan, PSU merupakan fasilitas yang harus tersedia dalam pembangunan kawasan permukiman. Selain jalan lingkungan, drainase dan air bersih, penerangan jalan juga menjadi bagian dari kelengkapan tersebut.
Perkim Kukar, lanjutnya, telah memasang sekitar 3.000 titik LPJU yang tersebar di 20 kecamatan. Namun, hingga saat ini belum ada pemasangan LPJU oleh Perkim di Kecamatan Anggana.
Kondisi tersebut disebabkan usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini lebih banyak diarahkan kepada Dishub.
“Selama Musrenbang, usulan dari Anggana lebih sering disampaikan kepada Dishub karena dianggap pemasangan LPJU hanya menjadi kewenangan mereka. Padahal, Perkim juga menangani penerangan di jalan lingkungan,” jelasnya.
Berdasarkan data jalan lingkungan yang dimiliki Perkim, kebutuhan penerangan di Anggana diperkirakan masih cukup besar, bahkan mencapai ribuan titik.
Untuk perencanaan 2027, Perkim akan memprioritaskan kawasan permukiman padat penduduk, fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu dan tempat ibadah, serta wilayah yang memiliki catatan kecelakaan lalu lintas.
Hery mengatakan, pihaknya telah menyampaikan data titik dan ruas jalan yang dapat diusulkan kepada Camat Anggana. Selanjutnya, pemerintah kecamatan bersama kepala desa akan menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan segera.
“Lokasi dan ruas jalan yang bisa diusulkan sudah kami sampaikan kepada camat. Penentuan titik prioritas untuk tahun 2027 nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan pemerintah kecamatan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
