Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dari empat desa. Pelantikan ini dilakukan untuk memastikan fungsi kelembagaan desa tetap berjalan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026). Anggota BPD yang dilantik berasal dari Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Aulia menjelaskan, pergantian antarwaktu dilakukan karena sejumlah anggota BPD sebelumnya berhalangan melanjutkan tugas. Pengisian jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan mengambil anggota pengganti sesuai urutan berikutnya.
“Hari ini kita melantik anggota BPD pergantian antarwaktu, di mana anggota BPD sebelumnya ada yang berhalangan untuk melanjutkan tugas-tugas yang diberikan,” ujar Aulia.
Menurutnya, pelantikan PAW menjadi langkah penting untuk menghindari kekosongan keanggotaan dalam lembaga BPD. Dengan terpenuhinya susunan keanggotaan, fungsi kelembagaan desa diharapkan tetap berjalan, terutama dalam mendukung proses administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah resmi dilantik, Aulia meminta para anggota BPD segera beradaptasi dan memahami tugas serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Ia menegaskan, BPD memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam membahas kebijakan, menyusun peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia mengibaratkan kedudukan BPD di tingkat desa seperti DPRD di tingkat kabupaten. Karena itu, anggota BPD harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal, termasuk mengawal proses penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“BPD ini sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten. Beliau-beliau ini akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan-peraturan desa, bukan hanya mengawal, juga membuat peraturan-peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa,” jelasnya.
Selain mengawal penyusunan peraturan desa, Aulia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Anggota BPD diminta memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar memberikan manfaat. BPD juga diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Aulia turut mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program di tingkat kabupaten. Seluruh kebijakan dan visi pembangunan juga harus dapat diterjemahkan hingga ke tingkat desa agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan. Karena Kukar Idaman Terbaik yang merupakan visi besar kita itu pun harus tereksekusi atau terlaksana dengan baik sampai ke tingkat-tingkat desa,” tegasnya.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat segera menjalankan amanah dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa juga diharapkan semakin baik, sehingga pengawasan anggaran, penyusunan peraturan, serta pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa








