Kabaristimewa.id, Samarinda – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, membagikan pengalaman dan strategi pengelolaan pemerintahan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026).
Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas”. Dalam kesempatan itu, Aulia memaparkan sejumlah kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan anggaran.
Aulia menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Kukar adalah mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan. Sementara itu, efisiensi dilakukan pada belanja operasional serta optimalisasi belanja modal dan belanja barang agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan prioritas pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan alokasi anggaran. Efisiensi tidak sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan setiap anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan pelayanan publik.
“Yang pertama kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi dan kita berupaya untuk mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” ujarnya.
Selain strategi pengelolaan anggaran, Aulia menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan perlu dikomunikasikan secara efektif agar masyarakat mengetahui sekaligus memahami manfaatnya.
Ia menilai, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyampaikan hasil kerja secara jelas kepada publik. Komunikasi yang baik dinilai dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Aulia turut menyoroti pentingnya government branding atau penguatan citra pemerintah melalui komunikasi publik. Ia menyebut insan pers memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, media dapat membantu menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara informatif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai langkah pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Aulia menegaskan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika pemerintah harus menerapkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Pemkab Kukar berupaya agar kebijakan penghematan anggaran tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kuliah umum tersebut, pengalaman pengelolaan pemerintahan di Kukar menjadi bahan diskusi mengenai upaya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah ruang fiskal yang terbatas. Pemkab Kukar terus berupaya menyeimbangkan efisiensi belanja, keberlanjutan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
