Kabaristimewa.id, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan empat rekomendasi utama dalam Musyawarah Majelis Syuro (MMS) III yang berlangsung pada 25–26 Juli 2026 di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta. Rekomendasi tersebut disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi nasional maupun internasional.
Musyawarah dihadiri seluruh anggota Majelis Syuro, termasuk Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Hasil sidang kemudian disampaikan kepada publik sebagai arah sikap politik partai terhadap sejumlah isu strategis.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah dukungan terhadap kebijakan ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah. Presiden PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan partainya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, PKS juga mendorong pemerintah mempercepat penyusunan regulasi yang dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Menurut partai, pengembangan sumber daya dalam negeri dan penerapan prinsip ekonomi syariah perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Dalam bidang sosial, Majelis Syuro menyoroti berbagai persoalan yang dinilai memerlukan perhatian serius. PKS menyebut praktik korupsi, perjudian daring, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan narkotika, serta isu LGBTQ+ sebagai tantangan yang harus ditangani melalui penegakan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PKS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas berbagai praktik yang dinilai merugikan kehidupan sosial dan tatanan hukum di Indonesia.
Di tingkat internasional, forum Majelis Syuro kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. PKS meminta pemerintah Indonesia bersama parlemen dan berbagai unsur masyarakat untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta mendorong penghentian konflik dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
Keempat rekomendasi tersebut menjadi bagian dari sikap resmi PKS dalam merespons berbagai tantangan yang berkembang, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
