Kabaristimewa.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa belum tercapainya realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada 2025 dipengaruhi oleh bertambahnya kebutuhan belanja negara selama tahun anggaran berjalan.
Menurut Purbaya, pemerintah sejak awal telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi pendidikan melebihi batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perubahan kondisi di lapangan membuat total pengeluaran pemerintah meningkat sehingga persentase anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja ikut mengalami penyesuaian.
Ia menuturkan, tambahan belanja yang muncul akibat kebutuhan mendesak, seperti penanganan bencana dan program prioritas lainnya, menyebabkan total anggaran negara bertambah. Akibatnya, meskipun nilai anggaran pendidikan tetap besar, proporsinya terhadap total belanja negara menjadi lebih kecil.
Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan konstitusi. Dalam penyusunan APBN mendatang, pemerintah akan terus berupaya memastikan sektor pendidikan memperoleh porsi anggaran minimal 20 persen.
Meski demikian, menjaga persentase tersebut bukan perkara mudah ketika negara harus mengalokasikan dana tambahan dalam jumlah besar secara mendadak. Setiap kenaikan belanja negara secara otomatis menuntut penyesuaian anggaran pendidikan agar proporsinya tetap terjaga.
Sebagai ilustrasi, apabila pemerintah harus menambah anggaran untuk kebutuhan darurat, maka anggaran pendidikan juga perlu dinaikkan secara sebanding. Proses tersebut membutuhkan perencanaan yang matang karena tambahan anggaran tidak selalu dapat langsung diserap oleh kementerian atau lembaga yang menangani sektor pendidikan.
Selain itu, kesiapan pelaksanaan program juga menjadi pertimbangan penting. Penambahan anggaran dalam waktu singkat belum tentu dapat segera dimanfaatkan secara optimal apabila program maupun kegiatan yang akan dibiayai belum siap dilaksanakan.
Pemerintah menilai pengelolaan anggaran pendidikan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan amanat konstitusi dan kebutuhan fiskal nasional yang dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, evaluasi terhadap struktur APBN akan terus dilakukan agar belanja pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengurangi kemampuan negara dalam merespons kondisi darurat.
