Kabaristimewa.id Jakarta – Kepemimpinan Rudy Mas’ud di Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian publik. Pengamat politik Tony Rosyid menilai Rudy memiliki gaya kepemimpinan berbeda dibanding kepala daerah lain karena menerapkan sistem kerja berbasis target dan evaluasi ketat.
Menurut Tony, Rudy yang dikenal dengan sebutan HARUM atau Haji Rudy Mas’ud, memimpin pemerintahan dengan pendekatan layaknya perusahaan swasta. Sistem Key Performance Indicator (KPI) diterapkan untuk mengukur capaian kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setiap pegawai, terutama OPD dipaksa bekerja terukur. Terukur prosesnya, capaiannya, dan waktunya,” tulis Tony dalam keterangannya, Rabu (7/5/2026).
Ia menjelaskan, setiap Senin pagi Rudy rutin melakukan briefing dan evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Pola kerja tersebut disebut membuat sebagian aparatur harus beradaptasi dengan budaya kerja yang lebih cepat dan disiplin.
Selain fokus pada reformasi birokrasi, Rudy juga disebut memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis bagi warga Kaltim. Program tersebut mencakup pembebasan biaya pendidikan mulai tingkat SMA hingga perguruan tinggi bagi warga dengan KTP Kaltim.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Kaltim disebut mempercepat pembangunan jalan menuju Mahakam Ulu yang sebelumnya masih terisolasi. Infrastruktur jalan dinilai menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Rudy Mas’ud.
Tony juga menyoroti langkah Rudy dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti perluasan jaringan listrik desa, penyediaan wifi gratis, hingga bantuan pembiayaan kesehatan bagi warga yang belum memiliki BPJS.
Dalam bidang pendapatan daerah, Rudy disebut aktif mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengejar hak Participating Interest (PI) 10 persen dari perusahaan minyak dan gas di Kaltim.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga disebut melakukan penataan terhadap sektor tambang batu bara, aktivitas kapal tongkang di Sungai Mahakam, hingga pelabuhan Ship To Ship (STS) guna meningkatkan pemasukan daerah.
Tony menilai sejumlah kebijakan Rudy Mas’ud memunculkan dinamika politik, termasuk kritik terkait pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) dewan dan penertiban kewajiban pajak serta retribusi perusahaan.
Meski demikian, ia menyebut Rudy tetap berkomitmen melakukan perubahan di Kalimantan Timur selama masa kepemimpinannya.
