Kabaristimewa.id Samarinda – BEM KM Universitas Mulawarman kembali menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait tantangan debat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Mahasiswa mengaku hingga kini belum menerima jawaban pasti dari pihak gubernur meski surat resmi telah dilayangkan sejak Februari 2026. BEM KM Unmul bersama Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim melaksanakan forum diskusi di Teras Samarinda pada Rabu (6/5/2026) dengan guest star Tiyo Ardianto (Ketua BEM KM UGM).
Dilansir dari DetikKalimantan, ketua BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra mengatakan flyer undangan debat terbuka yang beredar di Teras Samarinda sengaja dibuat sebagai bentuk sindiran politik. Menurutnya, mahasiswa telah mengirim surat tantangan debat lengkap dengan administrasi resmi.
“Surat tantangan debat itu sudah kami masukkan sejak setelah aksi Februari. Bahkan waktu ada pernyataan kalau suratnya belum sampai ke meja gubernur, kami langsung publikasikan bukti tanda terimanya,” ujar Hiththan, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebut tantangan debat pertama kali disampaikan langsung pada 23 Februari lalu. Namun hingga forum diskusi digelar di Teras Samarinda, pihaknya mengaku tidak pernah mendapat kepastian kehadiran gubernur.
Karena tidak ada jawaban resmi, mahasiswa menganggap gubernur menerima tantangan tersebut. Meski demikian, forum debat tetap berlangsung tanpa kehadiran langsung dari Rudy Mas’ud.
“Yang hadir tadi bukan gubernurnya langsung, melainkan fotonya,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa kembali mengangkat sejumlah isu yang sebelumnya menjadi tuntutan aksi, mulai dari persoalan lingkungan, lubang tambang, hak buruh, PHK, hingga polemik rumah jabatan dan fasilitas pejabat daerah.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung isu pendidikan gratis dan sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Hiththan memastikan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada forum diskusi tersebut. Ia mengatakan pihaknya tetap membuka ruang debat jika gubernur bersedia hadir sewaktu waktu.
“Kalau tiba-tiba gubernur tertarik debat, kami siap kapan saja,” ucapnya.
Di sisi lain, BEM KM Unmul bersama Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim juga mulai merencanakan aksi lanjutan terkait dorongan hak angket DPRD Kaltim. Konsolidasi bersama sejumlah elemen mahasiswa dijadwalkan berlangsung untuk menentukan arah gerakan berikutnya.
Menurut Hiththan, kemungkinan aksi jilid tiga terbuka jika proses hak angket tidak menemukan kejelasan. Mahasiswa menilai mulai ada dinamika politik yang berpotensi menghambat pembentukan hak angket di DPRD Kaltim.
“Kalau hak angket ini enggak menemukan titik terang, kemungkinan besar memang akan ada aksi lagi,” katanya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal proses politik yang berjalan agar tuntutan yang mereka sampaikan tidak berhenti hanya pada aksi turun ke jalan.
Sumber: detikkalimantan.com
