Kabaristimewa.id, Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan adanya politikus yang meminta proyek pengelolaan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas, terutama ketika pihaknya tengah berfokus menangani kasus keracunan massal.
“Makanya serius nih ada yang WA saya, Mba nyenyenyenye, saya jawab ‘Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur’,” ungkap Nanik dalam konferensi pers di Jakarta.
Nanik menuturkan bahwa dirinya memilih tidak menanggapi lebih jauh permintaan tersebut. Ia bahkan langsung memutus komunikasi dengan memblokir kontak politikus yang bersangkutan. “Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah. “Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia,” ujarnya menekankan.
Kritik terhadap program MBG juga datang dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai pengelolaan MBG masih jauh dari transparan dan akuntabel. “Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya,” kata Ubaid.
Lebih jauh, ia menyebut program ini sarat konflik kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Penunjukan dapur, menurutnya, tidak dilakukan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
“Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini,” tegas Ubaid.
Ia menekankan perlunya transparansi penuh agar MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yaitu memberikan asupan gizi layak bagi masyarakat, bukan menjadi arena bagi kepentingan pihak tertentu.
