Kabaristimewa.id, Jakarta – Ribuan buruh dipastikan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025). Sebagai langkah antisipasi, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menerbitkan surat edaran agar ASN dan tenaga ahli (TA) bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Surat edaran tersebut bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 dan ditandatangani oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar.
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, membenarkan adanya imbauan WFH tersebut. Ia menegaskan bahwa edaran hanya berlaku bagi pegawai ASN dan tenaga ahli yang berada di lingkungan DPR. “Emang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” ujar Sahroni saat dikonfirmasi, Kamis pagi.
Menurut Sahroni, imbauan WFH ini bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung. DPR menginginkan situasi tetap kondusif, baik bagi para pegawai maupun peserta demonstrasi. “Pegawai ASN dan TA, iya buat jaga keamanan aja semua pihak,” katanya.
Ia juga mengajak para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa tindakan provokatif. Politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya menjaga suasana aman agar tuntutan bisa tersampaikan secara maksimal. “Saya harap demo hari ini disalurkan dengan cara yang baik-baik dan sampaikan secara terbuka,” ungkapnya.
Sahroni pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang menunggangi aksi buruh demi kepentingan lain. Ia menyebut kekacauan dapat terjadi jika demonstrasi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok provokatif. “Jangan sampai ada yang menunggangi bagi mereka yang mau menghasut sampai terprovokasi pihak-pihak agar bisa terjadi anarkis,” imbuhnya.
Aksi massa kali ini dipelopori oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia menyebut sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek akan memusatkan aksinya di depan gedung DPR. Demonstrasi serupa juga dilakukan serentak di berbagai daerah lain di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Said Iqbal menyampaikan enam poin tuntutan buruh dalam aksi 28 Agustus ini. Di antaranya adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, dan reformasi perpajakan perburuhan. Selain itu, buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law serta mendesak revisi sistem pemilu 2029.
Tuntutan lainnya termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi. Aksi ini menjadi bentuk konsolidasi nasional buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan serta keadilan hukum dan ekonomi. Pihak kepolisian turut bersiaga mengamankan jalannya aksi agar berlangsung damai.
