Bukan Karena Wabah, Kasus HIV Tinggi di Kukar Dipicu Screening Masif

admin

Ilustrasi. HIV AIDS (Ist)

Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Sorotan publik kembali tertuju pada Kabupaten Kutai Kartanegara seiring tingginya temuan kasus HIV di tingkat provinsi. Catatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan laju penularan yang meningkat, melainkan lahir dari kebijakan deteksi dini yang diterapkan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kukar, screening aktif dijalankan secara masif.

Keseriusan pemerintah daerah dalam memetakan persoalan kesehatan masyarakat tercermin dari tingginya angka temuan kasus. Hal itu disampaikan Ketua KPAD Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, yang menilai daerah tanpa screening berpotensi menyimpan kasus laten. “Angka ini muncul karena Kukar melakukan screening. Kalau daerah lain tidak melakukan screening, kasusnya tidak kelihatan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Baca juga  Silaturahmi Rahmat Dermawan: Serap Aspirasi dan Perkuat Kepedulian Wakil Rakyat di Kelurahan Jawa

Pemeriksaan HIV menyasar beragam lapisan masyarakat, dari kalangan mahasiswa hingga aparatur sipil negara. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan serta lingkungan perusahaan turut memperluas jangkauan program tersebut. Keberlanjutan screening didukung penuh oleh alokasi anggaran pemerintah daerah.

Sejumlah Orang Dengan HIV teridentifikasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan KPAD Kukar. Mereka kemudian masuk dalam skema pengawasan dan pendampingan berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun intervensi kesehatan secara terarah. “Dengan adanya orang yang berstatus ODHIV, pemerintah berkewajiban melakukan intervensi dan membantu yang bersangkutan,” jelas Taufik.

Baca juga  Pekan Pesta Rasa 2025 Resmi Bergulir, UMKM Kuliner Kukar Tampilkan Identitas Daerah

Upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada layanan medis semata. Pendampingan psikososial turut diberikan untuk menjaga kepercayaan diri ODHIV serta memastikan kepatuhan terhadap pengobatan rutin. Pemerintah daerah juga berupaya mencegah terputusnya akses layanan kesehatan.

Sebagai penghubung penting, komunitas pendamping memainkan peran strategis dalam komunikasi antara ODHIV dan pemerintah. Rasa takut akibat stigma sosial masih menjadi tantangan utama di lapangan. “Kalau tidak ada komunitas, sulit mengomunikasikan karena banyak yang takut untuk terus terang,” terangnya.

Baca juga  Bupati Kukar Tinjau Lahan Pertanian Tergenang di Loa Ipuh, Siapkan Normalisasi untuk Optimalisasi Produksi

Mayoritas kasus HIV yang terdeteksi berasal dari kelompok usia pemuda, berdasarkan data KPAD Kukar. Fakta ini menunjukkan tingginya kerentanan generasi muda terhadap perilaku berisiko. Minimnya kesadaran pencegahan menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian.

Penanganan HIV/AIDS di Kukar ditempatkan sebagai bagian dari layanan dasar kesehatan yang terintegrasi dengan dinas kesehatan. Program yang dijalankan mencakup pengobatan rutin hingga pemberian makanan tambahan. “HIV ini bagian dari layanan dasar kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Taufik. (nsh)

Berita-berita terbaru