Kabaristimewa.id – Pemerintah Jepang dan India tengah menyusun rencana besar untuk memperluas pertukaran antarmasyarakat. Dalam lima tahun ke depan, lebih dari 500.000 orang ditargetkan terlibat dalam program ini. Pertukaran akan mencakup sektor pemerintahan, industri, akademisi, dan teknologi.
Rencana ini akan dibahas secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan mereka pada hari Jumat mendatang. Tokyo berharap kerja sama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonominya. “Memanfaatkan dinamisme India menjadi salah satu strategi utama Jepang,” tulis laporan asianews.network.
Dari total jumlah tersebut, sekitar 50.000 tenaga kerja berketerampilan tinggi asal India akan diarahkan bekerja di Jepang. Mereka memiliki keahlian khusus, terutama dalam bidang teknologi informasi (TI). Jepang tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis, khususnya di sektor teknologi.
India yang kini menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia—lebih dari 1,4 miliar jiwa—memiliki keunggulan demografis. Para profesional muda dengan kemampuan tinggi dinilai cocok untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di Jepang. Namun, daya tarik Amerika Utara dan Eropa masih menjadi pesaing kuat dalam menarik minat tenaga kerja India.
Untuk mengatasi hambatan bahasa dan budaya, pemerintah Jepang akan memperkuat pendidikan bahasa Jepang di India. Mereka juga berencana membangun lingkungan sosial yang ramah bagi para pendatang. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang dapat menarik dan mempertahankan tenaga kerja India di Jepang.
Di sektor pendidikan, Jepang akan meningkatkan penerimaan mahasiswa dan peneliti asal India. Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada pelajar Jepang yang belajar di India. “Penelitian bersama antar universitas juga akan difasilitasi untuk memperkuat kolaborasi ilmiah,” ungkap pejabat terkait.
Menurut data dari Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang, pada tahun akademik 2024, hanya ada 1.685 mahasiswa asal India yang belajar di Jepang. Jumlah ini sangat rendah dibandingkan mahasiswa Tiongkok yang mencapai 123.485 orang. Mahasiswa Nepal pun jauh lebih banyak, yakni sekitar 64.816 orang.
Selain itu, program kerja sama pelatihan antara Sompo Care Jepang dan National Skill Development Corporation (NSDC) India telah membuahkan hasil. Kelompok pertama tenaga keperawatan asal India akan mulai bekerja di Jepang bulan depan. Inisiatif ini bertujuan untuk melatih 1.000 tenaga kerja pada tahun 2040.
Program pelatihan ini dimulai pada Agustus tahun lalu di sebuah pusat pelatihan khusus di dekat New Delhi. Dalam program tersebut, peserta diajarkan bahasa Jepang serta keterampilan praktis menggunakan alat-alat medis dari Jepang. Mereka mengikuti pelatihan selama sembilan bulan.
Pada bulan April, sembilan peserta pertama dinyatakan lulus dari pelatihan tersebut. Delapan di antaranya berhasil melewati ujian keterampilan khusus Jepang. Dengan hasil ini, mereka memenuhi syarat untuk bekerja dan tinggal di Jepang secara legal.
Pihak Sompo Care menyatakan bahwa para tenaga kerja asal India akan mendapatkan gaji setara dengan pekerja Jepang. Bahkan, mereka yang menunjukkan kinerja baik akan diberi peluang untuk naik ke posisi manajerial. Ini bertujuan membangun rasa keadilan dan mendorong retensi tenaga kerja asing.
Namun, kebijakan ini memunculkan penolakan dari sebagian masyarakat Jepang. Video demonstrasi warga dan beberapa partai politik tersebar di media sosial sebagai bentuk protes. Mereka mempertanyakan urgensi penambahan jumlah imigran secara besar-besaran.
Kelompok penolak menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu terhadap sistem pengawasan imigran. Mereka khawatir, jumlah pendatang yang tidak terkendali akan memicu masalah sosial dan keamanan. “Kami ingin sistemnya dibenahi dulu sebelum jumlah imigran ditambah,” ujar salah satu demonstran.
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan, mengingat Jepang memiliki sistem sosial yang relatif homogen. Masuknya ratusan ribu pendatang asing bisa mengubah struktur sosial dengan cepat. Ketakutan terhadap konflik budaya dan integrasi pun mencuat.
Meski mendapat kritik, pemerintah Jepang tetap berpegang pada keputusan ini. Mereka menegaskan bahwa krisis tenaga kerja dan penuaan penduduk merupakan tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Solusi jangka panjang seperti ini dibutuhkan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah juga menyatakan bahwa seleksi dan pengawasan terhadap para pendatang akan diperketat. Hanya mereka yang benar-benar berketerampilan dan mampu beradaptasi yang akan diizinkan masuk. “Kami tidak akan mengorbankan keamanan dan ketertiban demi kebijakan ekonomi,” tegas otoritas Tokyo.
Dengan pro dan kontra yang terus berkembang, kebijakan ini diperkirakan akan tetap menjadi sorotan publik di Jepang dan dunia. Pemerintah dihadapkan pada dilema untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kestabilan sosial. Namun mereka tetap optimis, bahwa hubungan erat dengan India akan memberikan manfaat strategis jangka panjang.
