Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Penataan permukiman bantaran Sungai Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang akan direlokasi. Selain menyediakan hunian pengganti, pemerintah daerah berupaya memastikan warga tetap memiliki akses terhadap sumber penghasilan setelah meninggalkan tempat tinggal sebelumnya.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan Program Permukiman Idaman Terbaik, salah satu dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Dalam program tersebut, Pemkab Kukar menempatkan penataan permukiman tepi sungai dan fasilitasi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat terdampak relokasi sebagai bagian dari agenda pembangunan kawasan perkotaan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penataan permukiman harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini tinggal dan menjalankan kegiatan ekonomi di bantaran sungai.
“Pemahaman kita terkait penataan ini harus sama, tanpa menghilangkan hak-hak warga masyarakat yang sudah bermukim sebelumnya di daerah tersebut. Kita berusaha sehumanis mungkin melakukan proses penataan ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Aulia di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Rencana penataan difokuskan pada kawasan sekitar Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, yang berada di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong.
Pemerintah daerah telah mengusulkan penataan kawasan tersebut kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, untuk meninjau kawasan yang akan ditata dan alternatif lokasi hunian pengganti.
Dua wilayah yang dipertimbangkan adalah Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong dan Desa Jongkang di Kecamatan Loa Kulu.
Pemkab Kukar juga menyiapkan konsep rumah tapak dengan perkiraan tipe 36 sebagai salah satu pilihan hunian. Namun, bentuk rumah dan lokasi penempatan masih harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi warga terdampak.
Aulia mengatakan perpindahan tempat tinggal tidak boleh mengabaikan sumber penghidupan masyarakat.
Pemerintah daerah menjadikan pengalaman relokasi bantaran Sungai Mahakam sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Saat itu, sebagian warga tidak menempati rumah pengganti yang telah disediakan.
Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan agar penyediaan hunian baru dapat diikuti dengan kesempatan masyarakat mempertahankan kegiatan ekonominya.
“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki penghasilan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kita berharap dengan pendekatan ini, warga masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain relokasi, penataan permukiman juga diarahkan untuk mendukung pengendalian banjir melalui pembenahan bantaran dan rencana pengerukan Sungai Tenggarong.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara Pemkab Kukar dan Balai Wilayah Sungai (BWS), terutama untuk pekerjaan yang berada dalam kewenangan pengelolaan sungai.
Dalam kunjungannya, Fahri Hamzah menyampaikan peluang dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan kawasan permukiman baru.
Ia menjelaskan kawasan sekitar 400 hektare berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perumahan dan fasilitas pendukung.
“Data kawasan sekitar 400 hektare bisa disiapkan untuk berbagai keperluan, selain perumahan. Karena itu, infrastrukturnya tentu akan dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Fahri.
Dukungan tersebut dapat mencakup pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) setelah perencanaan teknis disiapkan.
Pemkab Kukar masih perlu menentukan mekanisme penempatan warga, menyelesaikan kebutuhan perencanaan, serta memastikan kesesuaian pembangunan dengan kewenangan masing-masing instansi.
Dalam rencana penataan ini, penyediaan tempat tinggal pengganti dan keberlanjutan kegiatan ekonomi warga menjadi dua kebutuhan yang harus diperhitungkan bersama sebelum proses relokasi dilaksanakan. (adv)








