Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pengurusan administrasi dan perizinan di Kutai Kartanegara (Kukar) dirancang semakin dekat dengan masyarakat melalui pengembangan Mini Mal Pelayanan Publik (Mini MPP) di tingkat kecamatan. Fasilitas tersebut akan menghubungkan layanan kecamatan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten melalui aplikasi dan ruang koordinasi virtual.
Pengembangan Mini MPP merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam Program Pelayanan Publik Cerdas, bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Melalui program tersebut, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan Mini MPP di setiap kecamatan yang terintegrasi dengan konsep kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar mulai menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung pelaksanaan program itu.
Sekretaris DPMPTSP Kukar, Sri Ridayani, mengatakan salah satu fasilitas yang dirancang adalah ruang pelayanan virtual sebagai penghubung petugas kecamatan dengan MPP kabupaten.
“Kami juga menyiapkan ruang layanan virtual. Jika ada kendala pelayanan di kecamatan yang belum dapat diselesaikan, petugas bisa berkoordinasi secara virtual dengan pihak MPP kabupaten,” kata Sri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2026).
Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana konsultasi dan koordinasi ketika pelayanan yang dibutuhkan masyarakat berada di luar kewenangan petugas kecamatan.
Melalui pengembangan ini, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) akan dipadukan dengan sistem perizinan dan pelayanan yang terhubung ke MPP kabupaten.
Kecamatan tetap menjalankan pelayanan sesuai kewenangannya. Sementara itu, urusan yang harus diputuskan oleh DPMPTSP atau instansi lain dapat difasilitasi melalui sistem yang terintegrasi.
Dengan pola tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu selalu datang ke pusat pemerintahan kabupaten hanya untuk meminta informasi atau memperoleh pendampingan dalam pengurusan layanan.
Untuk mempersiapkan pelaksanaannya, DPMPTSP telah melakukan survei awal di empat kecamatan.
“Kami sudah melakukan survei di empat kecamatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut,” ujar Sri.
Survei tersebut menjadi bagian dari peninjauan lokasi dan kebutuhan fasilitas sebelum Mini MPP diterapkan.
Di samping kesiapan tempat, DPMPTSP juga mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk mendukung komunikasi pelayanan antara kecamatan dan kabupaten.
Sri menyebut pengembangan layanan ini diharapkan membantu pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan administrasi dan perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha.
“Kami berharap masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat memperoleh pendampingan serta menyelesaikan kebutuhan layanan yang memungkinkan tanpa harus selalu datang ke kabupaten,” jelasnya.
Dalam Program Pelayanan Publik Cerdas, pembangunan Mini MPP menjadi bagian dari penguatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi. Pengembangan tersebut diarahkan agar pelayanan dapat dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat tanpa menghilangkan pembagian kewenangan antarinstansi.
Salah satu perubahan yang disiapkan adalah fungsi kecamatan sebagai pintu awal pelayanan. Warga dapat memperoleh informasi, menyampaikan kebutuhan, dan menjalani tahapan yang tersedia di kecamatan, sementara proses yang memerlukan kewenangan kabupaten tetap ditangani instansi terkait melalui mekanisme yang berlaku. (adv)








