Kabaristimewa.id, Tenggarong – Program RTKU Terbaik di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terancam menghadapi keterbatasan waktu pelaksanaan. Hingga akhir Oktober 2026, anggaran program tersebut belum diterima, sehingga pemerintah kecamatan masih menunggu kepastian sebelum mengarahkan seluruh rukun tetangga (RT) menjalankan kegiatan.
Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, mengungkapkan belum cairnya anggaran membuat pihaknya harus berhati-hati. Ia tidak ingin pengurus RT terlanjur melaksanakan kegiatan, tetapi kemudian kesulitan memperoleh pembayaran karena dana yang dibutuhkan belum tersedia.
Ramli mengatakan, hingga Selasa (20/10/2026), anggaran RTKU Terbaik belum masuk ke pihak kecamatan. Untuk mendapatkan kejelasan, ia telah meminta Kasubbag Program dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama pendekar kecamatan, mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses penganggaran berjalan sekaligus memastikan kapan dana dapat disalurkan.
“RTKU Terbaik di Kecamatan Muara Jawa sampai hari ini anggarannya belum masuk. Jadi saya sudah menugaskan Kasubag Program termasuk PPTK-nya, didampingi oleh pendekar kecamatan, untuk menghadap ke DPMD untuk memperjelas sampai di mana sekarang penganggaran untuk RTKU Terbaik ini,” ujarnya.
Menurut Ramli, kejelasan anggaran sangat diperlukan karena dana program tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungan RT. Ada sejumlah komponen yang harus diperhitungkan agar alokasi yang tersedia dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Saat ini, pemerintah Kecamatan Muara Jawa juga masih menanggung pembayaran honor pengurus RT melalui anggaran kecamatan. Ramli menyebut, pembayaran honor telah dilakukan sampai September untuk memastikan hak para pengurus tetap terpenuhi.
Di Kecamatan Muara Jawa terdapat 154 RT. Dengan masing-masing RT memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara, kebutuhan pembayaran honor tersebut mencapai sekitar Rp338 juta dalam satu kali penggajian.
“Sampai September kami sudah bayar nih Honor RT dan itu pakai uang kas dari kecamatan, karena kami tidak bisa dikejar oleh RT terus. RT kami 154 kali 3, ketua sekretaris bendahara. Nah itu dia kurang lebih 338 jutaan sekali penggajian,” tuturnya.
Ramli menjelaskan, anggaran RTKU Terbaik yang saat ini disanggupi sebesar Rp50 juta per RT juga harus mengakomodasi pembayaran honor pengurus RT dan pendekar RT sesuai petunjuk teknis (juknis). Dengan adanya sejumlah komponen pembiayaan tersebut, ia khawatir dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan apabila sebagian besar terserap untuk pembayaran honor.
“Jangan-jangan nanti habis buat bayar honor aja yang Rp50 juta itu. Makanya sebenarnya saya kepengin teman-teman dari wartawan ini bisa konfirmasi ke DPMD, seperti apa sih supaya ini terkejar waktunya,” katanya.
Ia menilai, pemerintah kecamatan perlu mengetahui secara pasti kapan anggaran dapat digunakan agar dapat menyampaikan arahan yang jelas kepada para ketua RT. Tanpa kepastian tersebut, pihaknya belum berani menentukan kegiatan yang bisa segera dimulai.
Ramli menegaskan, setiap kegiatan membutuhkan persiapan dan perencanaan. Setelah kegiatan dilaksanakan, masih ada tahapan pembayaran yang harus dipenuhi. Karena itu, ia tidak ingin pengurus RT mengambil risiko dengan memulai pekerjaan sebelum ketersediaan anggaran dipastikan.
“Kalau anggarannya di kita, oke laksanakan, kita siap bayar. Tapi kalau anggarannya belum ada, enggak berani. Takutnya mereka sudah berkegiatan, terus tidak bisa kita bayar karena anggarannya belum ready, kan masalah juga,” tegasnya.
Waktu yang semakin sempit turut menjadi perhatian Ramli. Jika pencairan terus tertunda, pemerintah kecamatan dan para pengurus RT hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk merealisasikan program sebelum tahun anggaran berakhir.
Menurutnya, kegiatan yang baru dimulai menjelang akhir tahun berisiko tidak selesai tepat waktu. Proses penyusunan rencana, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran membutuhkan waktu yang harus diperhitungkan sejak awal.
Selain waktu pencairan, Ramli juga menunggu kepastian mengenai jalur penyaluran dana. Ia mempertanyakan apakah anggaran akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing RT atau terlebih dahulu masuk ke rekening kecamatan.
Kejelasan mekanisme tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pembayaran di kemudian hari.
Ramli berharap proses penganggaran segera mendapat kepastian. Ia mengingatkan, apabila realisasi baru berjalan ketika Desember sudah memasuki awal bulan, kesempatan untuk menjalankan kegiatan akan semakin terbatas.
“Jangan sampai malah jalannya pelan-pelan banget, malah tidak ada kegiatan terealisasi nantinya. Kalau sudah Desember awal, tidak bisa apa-apa kita. Kapan RT mau kerja, kapan pembayarannya? Kan butuh perencanaan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
