Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyiapkan langkah pemulihan pascakebakaran yang menghanguskan 75 bangunan di kawasan Jalan Danau Aji dan Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Senin (5/10/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan proses recovery tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Pemerintah juga menyiapkan penanganan kondisi psikologis korban hingga evaluasi dan penataan kembali kawasan permukiman.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat meninjau posko bantuan dan dapur umum di RT 33 Kelurahan Melayu, Kamis (8/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak kebakaran.
“Hari ini kita melihat kondisi pascakebakaran yang melanda warga kita di Jalan Danau Aji dan memang korbannya cukup banyak. Ini termasuk salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Ia memastikan proses pemulihan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan, masyarakat hingga relawan. Pemerintah juga terus memetakan kebutuhan warga di lokasi pengungsian agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah perlengkapan memasak. Sebelumnya, warga telah menerima bantuan bahan makanan, namun sebagian belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan peralatan memasak. Pemkab Kukar kemudian berkoordinasi dengan Baznas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Hari ini juga Basnaz menurunkan bantuan untuk perlengkapan memasak. Karena seandainya bahan baku masakannya banyak tapi peralatan masaknya tidak ada, bahan makanan tidak bisa terolah dengan baik,” ujarnya.
Selain kebutuhan pokok, pemerintah juga memastikan aktivitas harian warga tetap berjalan. Perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban serta kebutuhan kerja bagi warga terdampak menjadi bagian dari pemulihan jangka pendek.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi, bagi yang bekerja itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya terpenuhi, permakanannya terpenuhi,” jelasnya.
Pemkab Kukar juga mengevaluasi kondisi infrastruktur kawasan yang dinilai menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Persoalan tersebut mencakup keterbatasan akses kendaraan pemadam serta ketersediaan air di kawasan permukiman padat.
Aulia menyebut hasil evaluasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) menunjukkan proses pemadaman yang dalam kondisi normal dapat diselesaikan kurang dari 30 menit, pada kejadian tersebut berlangsung hingga sekitar dua jam.
“Kemarin itu sampai dua jam pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan penguatan sistem penyediaan air di kawasan padat penduduk. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan dana RT pada tahun depan untuk memenuhi kebutuhan setiap wilayah.
Menurut Aulia, kebutuhan setiap RT berbeda sehingga perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Pemerintah akan mengidentifikasi titik yang sulit dijangkau kendaraan pemadam sekaligus menentukan kebutuhan sistem penyediaan air untuk mengantisipasi potensi kebakaran.
“Untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong ini salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut-sudut tempat yang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan,” katanya.
Selain aspek infrastruktur, kondisi psikologis 75 kepala keluarga yang terdampak juga menjadi perhatian. Aulia meminta jajaran kelurahan ikut memantau kondisi warga untuk memastikan trauma pascakebakaran dapat ditangani.
“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” ujarnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar membuka kemungkinan melakukan penataan kawasan permukiman. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki akses sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
