Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar, Sabtu (30/8/2025), setelah mengikuti video conference dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Fokus pertemuan tersebut adalah membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menyusul meningkatnya aksi massa di beberapa wilayah Indonesia.
Rapat itu dihadiri langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, unsur Kodim 0906, serta perwakilan dari Kejari, Pengadilan Negeri, BIN, Kesbangpol, Satpol PP, hingga Damkar. Tujuannya adalah menyusun strategi kolaboratif menjaga kondusivitas Kukar menjelang rencana aksi di DPRD Kukar.
Dalam arahannya melalui video conference, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Forkopimda sebagai penanggung jawab utama keamanan daerah. “Peran aparat harus lebih responsif dan proaktif, namun tetap dengan cara-cara yang menenangkan publik,” ujar Tito. Ia juga mengimbau untuk menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan sentimen negatif.
Bupati Kukar Aulia Rahman menyampaikan bahwa aksi massa telah direncanakan akan digelar di DPRD Kukar pada 1 September mendatang. Ia meminta semua pihak, khususnya aparat keamanan, untuk mengedepankan sinergi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengamanan. “Kami harapkan Polres, Kodim, dan Satpol PP bisa bersinergi,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Aulia menekankan pentingnya kehadiran tokoh masyarakat di lapangan agar situasi tetap terkendali dan tidak mudah diprovokasi. Menurutnya, peran tokoh sentral dapat menjadi penyejuk dalam situasi yang berpotensi memanas. Ia berharap tidak ada pihak luar yang menyusupi aksi tersebut.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan DPRD Kukar terkait potensi aksi. Ia menyatakan bahwa pola pengamanan yang digunakan akan bersifat humanis dan berada di bawah satu komando. “Kami berupaya agar pengamanan dilakukan secara humanis dengan satu komando,” ucapnya.
Sementara itu, Kajari Kukar Tengku Firdaus menyampaikan ide taktis dalam rapat, yakni penempatan polisi wanita (polwan) di barisan depan agar potensi gesekan bisa diminimalisir. Strategi ini dianggap efektif dalam menciptakan suasana damai dan menenangkan peserta aksi. “Ini untuk meredam potensi gesekan,” katanya.
Dari unsur intelijen, Gaswil BIN Kukar Arganta mengingatkan kemungkinan adanya penyusup yang bisa memicu provokasi di lapangan. Selain itu, Kepala Kesbangpol Rinda Destianti menyoroti isu pendidikan sebagai topik utama yang kemungkinan besar akan diangkat massa. Ia menyebut, hal itu dipengaruhi pula oleh kebijakan nasional.
Rapat tersebut ditutup dengan diskusi internal Forkopimda Kukar untuk mematangkan strategi pengamanan yang lebih detail. Pemerintah daerah berharap aksi berjalan damai dan semua pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab. Forkopimda berkomitmen menjaga Kukar tetap aman dan kondusif di tengah dinamika nasional.
Adv/DiskominfoKukar
