Kabaristimewa.id, Kutai Kartanegara – Strategi khusus untuk menjaga ketahanan pangan mulai disiapkan Pemerintah Desa Kota Bangun 2. Melalui skema baru yang akan diterapkan pada tahun 2026, koperasi desa bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi motor utama dalam mengelola kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras. Kepala Desa Kota Bangun 2, Joko Purnomo, menegaskan pentingnya langkah ini demi menjamin pasokan yang stabil dan harga yang tetap terjangkau.
Menurut Joko, koperasi akan diberi peran utama dalam mendistribusikan beras agar sistemnya menjadi lebih efisien dan merata ke seluruh warga. Ia menjelaskan bahwa selama ini distribusi kebutuhan pokok seringkali tidak merata, sehingga harga di tingkat masyarakat pun mudah naik. “Nantinya koperasi desa akan mengelola kebutuhan pokok warga, khususnya beras, agar bisa stabil dan lebih mudah diakses,” jelasnya.
Pemerintah desa berharap sistem ini bisa mendorong terciptanya distribusi pangan yang lebih tertata, tanpa bergantung pada pihak luar. Selain menjaga stabilitas harga, koperasi juga berfungsi sebagai pengendali agar inflasi pangan tidak membebani masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang desa dalam membangun ketahanan ekonomi mandiri.
Tak hanya untuk konsumsi, Joko juga menyoroti kebutuhan petani terhadap sarana produksi (saprodi) yang selama ini masih sulit diakses. Melalui peran koperasi dan BUMDes, distribusi pupuk, benih, dan alat pertanian akan dibuat lebih mudah dan tanpa aturan birokrasi yang rumit. “Kami ingin petani tidak lagi terbebani aturan yang memberatkan saat mengakses pupuk atau kebutuhan lain,” kata Joko.
Keberadaan BUMDes juga akan difungsikan lebih luas. Selain sebagai pengelola logistik pangan, BUMDes akan memegang peran penting dalam distribusi hasil pertanian dari warga. Dengan demikian, petani tidak hanya dimudahkan dari sisi input produksi, tetapi juga diberi jaminan dalam pemasaran produk hasil panen.
Joko menekankan bahwa membangun ketahanan pangan tidak cukup hanya memastikan pasokan beras tersedia. Menurutnya, desa juga harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat agar tetap tangguh dalam jangka panjang. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pokok, tetapi juga keberlanjutan ekonomi desa,” tegasnya.
Optimisme pun disampaikan Joko atas rencana besar ini. Ia percaya bahwa dengan sinergi antara petani, koperasi, dan BUMDes, maka sistem pangan desa akan jauh lebih kuat dan berdaya guna. “Kalau dikelola bersama, hasilnya akan lebih kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaboratif yang dibangun dari desa, Pemerintah Desa Kota Bangun 2 berharap program ketahanan pangan berbasis koperasi ini bisa menjadi contoh bagi desa lain. Tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan dan menghadirkan kemandirian pangan yang nyata bagi seluruh warga.
Adv/DiskominfoKukar
