Kabaristimewa.id, Tenggarong – Audiensi Sekda Kutai Kartanegara dengan BKPM dan Kementerian Investasi berlangsung pada Kamis (22/5/2025) di Jakarta. Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan mekanisme pengelolalaan perdagangan karbon pada gambut luar kawasan hutan. Hadir dari Kukar pejabat seperti kepala DPMPTSP dan dinas Perkebunan untuk membahas langkah teknis dan regulasi.
Secara resmi, Sekda Sunggono dipimpin delegasi Kukar menuju markas BKPM. Mereka diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal Dedi Latif, didampingi staf khusus Didi Apriadi dan Direktur Geospasial Ratih Kania. Koordinasi ini bertujuan untuk memperjelas proses perizinan dan pemanfaatan karbon.
“Kami datang untuk melakukan koordinasi terkait tata cara perizinan dan pemanfaatan karbon sektor kehutanan …,” ujar Sunggono. Penegasan ini menunjukkan niat kuat Pemkab Kukar untuk menjalankan perdagangan karbon secara tertib dan transparan.
Menurutnya, kementerian pusat baru memahami permasalahan regulasi di daerah setelah hearing. Kondisi ini membuka peluang dialog yang lebih mendalam. “Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas langkah berani yang diambil oleh Pemkab Kukar,” katanya.
Sebagai kabupaten pelopor, Kukar telah menerbitkan SK Bupati terkait tata kelola karbon, menjadi dasar pelaksanaan regulasi di tingkat lokal. Sunggono berharap hal ini menjadi contoh baik untuk daerah lain. Tahapan berikutnya ditargetkan menghasilkan kebijakan karbon multiskema yang komprehensif.
Potensi karbon di Kukar cukup besar, terutama pada lahan gambut dan mangrove. Pemanfaatan potensi ini melalui skema karbon diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi lokal dan mitigasi iklim. Dukungan dari PT Tirta Carbon Indonesia juga disertakan dalam audiensi untuk menjamin implementasi program.
Sungguh nyata, Pemkab Kukar ingin bersinergi dengan pusat agar tata kelola karbon di Indonesia berjalan efektif dan terarah. Audiensi ini digadang sebagai cikal bakal komunikasi sistematis ke depan. Jika terwujud, strategi ini bisa menjadi blueprint pelestarian alam sekaligus pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
(Adv/DiskominfoKukar)
