Kabaristimewa.id, Tenggarong – Ketimpangan yang mencolok dalam dunia ketenagakerjaan di Kukar disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam forum Penyusunan RTKD Kukar 2025–2029. Ia mengungkap bahwa beberapa sarjana peternakan dari universitas ternama seperti UGM dan Unair hanya menerima bayaran Rp13 ribu per hari sebagai tenaga harian lepas. “Ini bukan hanya tidak layak, tapi juga mencerminkan ketimpangan antara kompetensi dan penghargaan,” kata Sunggono.
Contoh lainnya ia sebutkan mengenai sarjana pariwisata yang justru tidak terlibat dalam sektor yang seharusnya menjadi keahliannya. Padahal sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi Kukar. “Kita fokus ke pariwisata, tapi tidak ada satu pun sarjana pariwisata yang bekerja di dinas pariwisata. Ini kan paradoks,” katanya.
Menurut Sunggono, akar masalahnya adalah tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan tenaga kerja dan kebijakan pembangunan sektoral. Ia menegaskan bahwa perencanaan jangka menengah daerah seperti RTKD harus terintegrasi dengan RPJPD agar tidak terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Perencanaan tenaga kerja yang buruk, menurutnya, hanya akan melanggengkan kesenjangan.
Forum ini juga menjadi panggung evaluasi bagi berbagai pihak terkait untuk mulai menyusun strategi ketenagakerjaan berbasis kebutuhan nyata dan kompetensi. “Kalau kita tidak menyelaraskan arah pembangunan dan kebutuhan tenaga kerja, maka kita akan terus-menerus tertinggal,” ucapnya dengan tegas.
Pembangunan SDM, sambungnya, memerlukan waktu dan kesabaran, serta perencanaan matang berbasis data. “Investasi SDM bukan untuk dilihat hasilnya sekarang, tapi 5–10 tahun ke depan,” tambahnya dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya menyusun kebijakan berbasis hasil analisis kebutuhan tenaga kerja.
Pernyataan tersebut memicu keprihatinan dari peserta forum dan membuka diskusi tentang cara pembenahan sistem rekrutmen dan pengupahan yang lebih adil di sektor pemerintahan. Diskusi juga menyinggung perlunya kolaborasi lintas dinas dalam menyusun rencana tenaga kerja yang selaras dengan arah pembangunan.
Forum RTKD Kukar ini menjadi momentum untuk introspeksi dan evaluasi kebijakan yang telah berjalan. Sunggono berharap, lewat perencanaan matang dan kesadaran bersama, ketimpangan tenaga kerja seperti yang terjadi saat ini tak lagi terulang.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
