Kabaristimewa.id, Tenggarong – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas laporan keuangan tahun 2024. Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Edi Damansyah oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, pada Jumat (23/5/2025). Penyerahan berlangsung di Samarinda, tepatnya di Auditorium Nusantara BPK RI.
Turut mendampingi Bupati Kukar, antara lain Sekda Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, dan sejumlah pejabat OPD. Capaian ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, menandakan komitmen kuat Kukar terhadap transparansi keuangan. Namun di balik apresiasi itu, BPK tetap menyampaikan beberapa catatan penting.
Menurut Suharyanto, BPK masih menemukan 184 temuan dan 489 rekomendasi dalam laporan keuangan Pemkab Kukar. Beberapa permasalahan antara lain berupa pembayaran ganda, pelanggaran Perpres tentang honorarium, dan ketidaktepatan dalam pengelolaan hibah. “Namun secara umum, laporan keuangan Pemkab Kukar masih dinilai wajar,” ujarnya.
BPK menekankan agar temuan-temuan tersebut segera ditindaklanjuti. Suharyanto menjelaskan, meskipun tidak memengaruhi kewajaran secara keseluruhan, tindak lanjut diperlukan agar temuan tidak berulang. “Opini WTP bukan berarti laporan sempurna sepenuhnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sistem pengendalian intern menjadi kunci utama dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Suharyanto juga mengimbau agar jajaran Pemkab tidak lengah dan terus melakukan perbaikan. “Ini bukan akhir, justru awal untuk terus meningkatkan kualitas keuangan daerah,” katanya.
Bupati Edi Damansyah menyambut baik arahan tersebut dan menilai WTP ke-7 ini sebagai hasil kolaborasi lintas sektor di pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi fondasi dalam setiap pengelolaan anggaran. “Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan serius,” ucap Edi.
Edi juga menambahkan bahwa pencapaian ini bukan semata prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Ia berharap ke depan kualitas laporan keuangan Kukar akan semakin baik. “Kepercayaan publik harus terus dijaga,” pungkasnya.
Langkah pembenahan dan evaluasi mendalam akan menjadi fokus Pemkab Kukar untuk menjawab rekomendasi BPK sekaligus mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
