TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kesiapan Pilkada Serentak 2024. Dalam upaya ini, Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, berkonsultasi dengan Kemendagri untuk membahas tambahan hibah pengamanan yang diajukan oleh Kodim 0906/Kukar.
Didampingi Kepala BPKAD Kukar, Sukoco, dan Plt Kepala Bappeda Kukar, Sy Vanessa Vilna, Bambang bertemu dengan Plh Direktur Anggaran Daerah Kemendagri, Muhammad Valiandra, Senin (4/11/2024). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan mekanisme dan regulasi hibah tambahan untuk pengamanan Pilkada.
“Kami sudah mengalokasikan hibah untuk Kodim 0906/Kukar dalam anggaran murni tahun 2024. Namun, adanya kebutuhan tambahan yang diusulkan memerlukan kejelasan aturan dan mekanisme agar pelaksanaannya tidak melanggar regulasi,” jelas Bambang.
Bambang menyoroti dua regulasi yang relevan, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang memiliki ketentuan berbeda dalam pemberian hibah tambahan. Hal ini, menurutnya, memerlukan penjelasan teknis agar Pemkab Kukar dapat bertindak sesuai aturan.
“Diskusi ini penting agar langkah yang diambil Pemkab Kukar tetap sesuai aturan hukum, terutama dalam konteks pengamanan Pilkada yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Dari pihak Kemendagri, Muhammad Valiandra memberikan penjelasan bahwa tambahan hibah dapat diberikan dengan alasan kuat yang disertai dokumen pendukung. “Tambahan hibah ini dimungkinkan, tetapi harus didukung oleh proposal atau dokumen baru dari penerima hibah, seperti Kodim, yang merinci kebutuhan tambahan secara jelas. Ini bukan untuk menggantikan hibah awal, tetapi sebagai tambahan atas dasar urgensi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya prosedur yang transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran tambahan. “Selama ada alasan yang mendesak dan prosedur tertulis terpenuhi, tambahan hibah dapat diproses. Prinsipnya, pengamanan Pilkada adalah kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Bambang memastikan Pemkab Kukar akan terus memprioritaskan aspek keamanan dalam Pilkada 2024. Ia berharap hasil konsultasi ini menjadi panduan yang jelas dalam menyusun kebijakan anggaran.
“Keamanan adalah faktor kunci dalam suksesnya Pilkada. Kami akan memastikan semua kebutuhan terkait pengamanan terpenuhi tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan memberikan suasana kondusif bagi masyarakat. (*)
