Kabaristimewa.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung implementasi Asta Cita, delapan misi besar yang digagas pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045. Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Jawa Barat, menegaskan bahwa Kukar siap berkontribusi aktif pada visi ini.
Bambang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan perhatian terhadap sejumlah isu yang dianggap menghambat kemajuan nasional, seperti penambangan ilegal dan kebocoran anggaran.
“Presiden Prabowo menyoroti beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, seperti kebocoran anggaran, penambangan ilegal, judi online, dan kebocoran devisa dari ekspor. Presiden meminta perbaikan kebijakan agar lebih pro-rakyat,” ucapnya.
Di tingkat daerah, Pemkab Kukar menitikberatkan perhatian pada dua isu utama: penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi daerah dan kurangnya implementasi kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Bambang menilai bahwa kedua permasalahan ini harus diselesaikan melalui kebijakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rakornas ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyinergikan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini mengundang lebih dari 5.000 peserta dari berbagai unsur pemerintahan.
Melalui empat sesi diskusi, Rakornas menghadirkan berbagai anggota Kabinet Merah Putih sebagai pembicara. Topik yang dibahas meliputi tata kelola pemerintahan yang efisien, kebijakan nasional, ketahanan pangan, hingga persiapan Pilkada Serentak yang aman dan damai. Setiap sesi memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah, termasuk Kukar, dalam merumuskan langkah-langkah prioritas untuk mendukung pembangunan nasional.
“Hal ini menjadi perhatian khusus yang akan kami benahi sesuai dengan arahan pusat untuk memastikan kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah.
Penulis : Dion
