Kabaristimewa.id, TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyampaikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta prognosis untuk enam bulan mendatang pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III DPRD Kukar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kukar pada Selasa, 16 Juli 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri oleh perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, anggota DPRD, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.
Dalam laporannya, Sekda Kukar membacakan realisasi semester pertama yang disusun atas nama Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sunggono menekankan bahwa laporan tersebut disusun untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga semester pertama serta prognosis untuk semester berikutnya di tahun anggaran 2024.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa APBD Kukar tahun anggaran 2024 telah dirancang dengan seksama melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Program dan kegiatan yang disusun tersebut berlandaskan visi dan misi daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam renstra dan renja masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Kukar.
Realisasi pendapatan APBD pada semester pertama tahun 2024 mencapai Rp 5,8 triliun atau 44,32% dari total anggaran sebesar Rp 13 triliun. Prognosis untuk enam bulan mendatang menunjukkan potensi pendapatan sebesar Rp 8,4 triliun atau 55,68%.
Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 428,8 miliar atau 58,51% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp 5,3 triliun atau 43,96%, yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,19 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp 137,67 miliar.
Dalam hal belanja daerah, pada semester pertama telah terserap anggaran sebesar Rp 3,32 triliun atau 24,12% dari total anggaran sebesar Rp 13,78 triliun. Realisasi belanja ini mencakup belanja operasional seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial yang mencapai Rp 1,94 triliun atau 26,40% dari anggaran yang dialokasikan. Selain itu, belanja modal dan belanja tak terduga juga ikut diperhitungkan, sehingga prognosis untuk belanja selama enam bulan mendatang diperkirakan mencapai Rp 10,94 triliun atau 75,88%.
“Prognosis belanja ini telah mempertimbangkan pembayaran sisa kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga di tahun 2024, alokasi belanja wajib, dan pembangunan infrastruktur, serta koreksi atas sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya,” ujar Edi Damansyah.
Sementara itu, untuk pembiayaan, anggaran netto tahun 2024 sebesar Rp 673 miliar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023.
Penulis : Reihan Noor
