Kabaristimewa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mematangkan rencana penataan permukiman di bantaran Sungai Tenggarong, khususnya kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan. Sebanyak 219 bangunan masuk dalam pendataan untuk penataan yang direncanakan berlangsung secara bertahap pada 2027 hingga 2029.
Program ini diarahkan untuk menciptakan kawasan tepian sungai yang lebih tertata sekaligus menyediakan lingkungan permukiman yang lebih layak. Pemerintah juga berupaya memastikan penataan tersebut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang selama ini tinggal maupun menjalankan usaha di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan kawasan Kartini dan Panjaitan telah dibagi menjadi tiga segmen berdasarkan posisi serta kondisi bangunan di sepanjang tepian sungai.
“Segmen satu sudah bersih dari Jembatan Taman Musik. Segmen dua antara blok terakhir sampai jembatan sebelah kanan kalau kita dari Kartini. Segmen tiganya yang dari sebelah kiri sampai Jembatan Mangkuraja, jembatan besi,” jelas Aidil, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 219 bangunan yang menjadi sasaran penataan. Jumlah tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun tahapan penanganan, termasuk menentukan kebutuhan dan lokasi relokasi bagi masyarakat terdampak.
Aidil menyebutkan, bangunan di kawasan tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagai tempat tinggal. Sebagian justru dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, seperti perdagangan makanan dan berbagai jenis usaha lainnya. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian warga dalam menyiapkan lokasi pengganti.
Hasil survei dalam kajian penataan juga menunjukkan mayoritas responden bersedia mengikuti relokasi. Meski demikian, masyarakat berharap lokasi baru tetap berada di wilayah Tenggarong, memiliki akses transportasi yang mudah, serta tidak terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi mereka.
Terkait lokasi pengganti, Disperkim Kukar mengarahkan rencana pengembangan permukiman baru ke kawasan Jongkang. Lokasi tersebut dinilai memiliki ketersediaan lahan yang cukup untuk menampung kebutuhan pengembangan kawasan.
“Insyaallah positif, luasan lahannya bisa mencukupi. Karena memang tadi termasuk zona selatan, kawasan permukiman baru atau kota baru. Nanti kita bersama Bappeda terkait seperti apa rancangan yang diminta untuk dibuat detailnya,” ungkap Aidil.
Ia menjelaskan, pengembangan kawasan Jongkang nantinya tidak hanya difokuskan untuk pembangunan perumahan. Pemerintah juga akan mengkaji keterpaduan kawasan permukiman dengan peruntukan wilayah lain, termasuk kawasan industri.
“Jadi nanti ada kawasan perumahan, permukiman juga ada kawasan industri dan kawasan yang nanti kita akan coba mengkaji ulang lagi,” tambahnya.
Meski lokasi relokasi mulai diarahkan, proses pemindahan warga belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Disperkim masih melengkapi dokumen perencanaan serta melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan terhadap kawasan tersebut.
Penataan bantaran sungai berkaitan dengan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara itu, penanganan kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 10 hektare juga melibatkan kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar seluruh tahapan penataan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
“Jadi kami masih komunikasi dan melengkapi dokumen-dokumennya. Mudah-mudahan tahun ini selesai, kita akan melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat yang tinggal di Kartini dan Panjaitan,” tutup Aidil.
Dalam dokumen perencanaan, penataan kawasan Kartini dan Panjaitan dijadwalkan berlangsung pada periode 2027 hingga 2029. Namun, realisasi di lapangan masih bergantung pada penyelesaian dokumen, kesepakatan lintas instansi, serta sosialisasi lanjutan kepada masyarakat yang terdampak. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
