Kabaristimewa.id, Tenggarong – Penataan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk memperkuat kinerja birokrasi. Pemerintah ingin memastikan setiap jabatan diisi aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen talenta dengan mengedepankan prinsip the right man in the right place, yakni menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kesesuaian antara kemampuan aparatur dan jabatan yang diemban merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing pegawai.
“Prinsip menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai menjadi salah satu upaya yang kami lakukan,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).
Melalui manajemen talenta, Pemkab Kukar berupaya membangun sistem pengelolaan ASN yang lebih terukur. Pemetaan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kompetensi, kualifikasi, potensi hingga rekam jejak kinerja pegawai.
Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan. Dengan demikian, penempatan aparatur tidak hanya didasarkan pada kebutuhan mengisi posisi yang kosong, tetapi juga memperhatikan kesesuaian kemampuan pegawai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan.
Selain mendukung efektivitas organisasi, penerapan sistem ini juga diarahkan untuk memberikan ruang pengembangan karier ASN secara lebih terencana. Aparatur yang memiliki potensi dan kapasitas diharapkan dapat memperoleh kesempatan sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, turut mengawal implementasi manajemen talenta agar terintegrasi dengan sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Pengawalan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada pemetaan pegawai semata. Hasilnya diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
Aulia menilai penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Kukar sejauh ini telah berjalan dengan baik. Ia mengapresiasi peran Sekda dalam mengawal proses tersebut dan berharap pelaksanaannya terus diperkuat.
“Manajemen talenta sudah benar-benar kami terapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Sekda juga mengawal pelaksanaannya, dan sejauh ini kami menilai sistem tersebut berjalan baik,” ungkapnya.
Kebijakan penataan ASN ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkab Kukar dalam mendukung visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030. Pemerintah berharap pengelolaan aparatur yang lebih terarah dapat memperkuat kapasitas birokrasi dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Menurut Aulia, keberhasilan penataan sumber daya manusia pada akhirnya harus tercermin dalam kinerja organisasi pemerintahan. Sebab, aparatur yang ditempatkan sesuai kompetensinya diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan penerapan manajemen talenta ini memberikan dampak positif bagi jalannya organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berupaya membangun birokrasi yang tidak hanya tertata dari sisi struktur jabatan, tetapi juga memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan ke depan. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
