Kabaristimewa.id, Tenggarong – Besarnya anggaran yang telah dikucurkan untuk membangun destinasi wisata di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum sebanding dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyoroti transparansi pengelolaan objek wisata sekaligus meminta potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditelusuri.
Rendi menilai, sejumlah destinasi sebenarnya memiliki aktivitas kunjungan dan fasilitas yang cukup memadai. Namun, penerimaan yang tercatat masih relatif kecil. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengelolaan, pengawasan, serta pencatatan seluruh transaksi di lapangan.
Ia bahkan menduga terdapat kebocoran penerimaan yang selama ini berlangsung tanpa pengawasan memadai. Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena dapat mengurangi potensi pendapatan daerah.
“Potensi kebocoran terjadi di berbagai tempat dan seolah sudah dianggap biasa. Padahal, kebocoran seperti ini bisa menimbulkan kerugian besar bagi daerah,” ungkap Rendi, Sabtu (31/10/2026).
Pulau Kumala menjadi salah satu destinasi yang disorot. Rendi menyebut pendapatan dari objek wisata tersebut hingga kini belum mencapai Rp150 juta. Sementara Planetarium Tenggarong hanya mencatat pemasukan sekitar Rp200 juta selama 10 bulan.
Angka tersebut, menurutnya, perlu dikaji dengan membandingkan besarnya investasi pemerintah dan potensi aktivitas pengunjung. Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh penerimaan dari pengelolaan destinasi telah masuk dalam pencatatan resmi.
Pantai Tanah Merah di Samboja justru menunjukkan potensi penerimaan yang cukup besar. Rendi mengungkapkan, pada malam pergantian tahun, pendapatan dari tiket masuk kawasan tersebut dapat mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta.
Peningkatan penerimaan itu mulai terlihat setelah terjadi pergantian pengelola dan pengawasan diperkuat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menempatkan petugas jaga malam melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Rendi menilai, setiap pemasukan dari tiket masuk semestinya tercatat secara transparan. Terlebih, sejumlah fasilitas di kawasan Pantai Tanah Merah, seperti toilet dan gerbang, telah dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bahkan mendapat dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Persoalan pencatatan juga ditemukan pada aktivitas di luar penjualan tiket. Penyewaan lokasi untuk berkemah hingga penyelenggaraan acara dinilai berpotensi menghasilkan pendapatan, tetapi harus disertai bukti transaksi dan laporan yang jelas.
“Ketika pengunjung ingin berkemah atau mengadakan kegiatan, mereka bernegosiasi langsung dengan pengelola. Transaksi seperti itu harus memiliki bukti dan tercatat agar potensi pendapatannya bisa diketahui,” ujarnya.
Selain pengelolaan penerimaan, Rendi meminta strategi pengembangan Planetarium Tenggarong turut dievaluasi. Destinasi berbasis teknologi tersebut membutuhkan investasi besar, termasuk perangkat seperti layar LED yang memiliki masa pakai dan memerlukan biaya pemeliharaan maupun penggantian.
Karena itu, besarnya investasi harus diimbangi dengan promosi dan strategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Tanpa inovasi, fasilitas yang telah dibangun berisiko tidak menghasilkan pendapatan sesuai potensi selama masa penggunaannya.
Ia juga melihat perkembangan sejumlah objek wisata di Kukar belum diikuti pertumbuhan kunjungan yang konsisten. Minimnya pembaruan atraksi dan inovasi dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat destinasi kurang memiliki daya tarik baru bagi masyarakat.
Rendi mengingatkan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum kembali mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan destinasi wisata. Menurutnya, investasi puluhan miliar rupiah harus disertai hasil yang terukur terhadap penerimaan daerah.
“Jika pemerintah terus mengeluarkan APBD dalam jumlah besar, tetapi kontribusi terhadap PAD tetap rendah, tentu perlu dievaluasi. Pembangunan harus memberikan hasil yang jelas,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari transparansi penerimaan, pengawasan pengelola, sistem pencatatan transaksi, hingga peningkatan promosi dan inovasi destinasi.
Rendi menegaskan, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Pengelolaan yang profesional juga diperlukan agar objek wisata mampu meningkatkan kunjungan sekaligus memberikan kontribusi berkelanjutan bagi PAD Kukar.
“Jangan sampai dalam lima tahun ke depan pendapatannya masih berada di angka yang sama. Harus ada langkah nyata untuk meningkatkan PAD, baik melalui promosi maupun pembenahan sistem pengelolaannya,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
