Kabaristimewa.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026) sore. Dalam pelantikan tersebut, Aulia turut menyoroti lemahnya komunikasi aparatur pemerintah dengan masyarakat yang dinilai memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sebanyak 35 pejabat yang dilantik terdiri dari tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Aulia meminta pejabat yang baru dilantik maupun seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program dan pekerjaan administratif. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
Ia mengungkapkan, hasil survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar berada di angka 64 persen. Berdasarkan hasil tersebut, masyarakat sebenarnya memahami adanya keterbatasan keuangan daerah yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dalam visi Kukar Idaman Terbaik.
“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi-misi tersebut,” katanya.
Namun, Aulia menilai persoalan utama yang perlu dibenahi adalah kurangnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan sejumlah program belum dapat direalisasikan secara maksimal.
“Akan tetapi, yang digarisbawahi oleh masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri, tidak melakukan komunikasi yang baik terkait dengan kendala-kendala yang kita alami,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan informatif. Aparatur harus mampu menjelaskan kondisi pemerintahan secara objektif, termasuk capaian, kendala, serta langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Nah, narasi-narasi seperti inilah yang menurut saya harus kita bangun, yang harus tersampaikan kepada masyarakat tentang kondisi yang kita alami hari ini,” lanjutnya.
Selain komunikasi, Aulia juga menyoroti lemahnya citra pemerintah daerah atau government branding. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga melalui sikap aparatur ketika memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan publik.
Ia secara khusus meminta pejabat dan ASN membangun hubungan yang baik dengan insan pers. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kondisi pemerintahan kepada masyarakat.
“Harus media friendly. Bapak-Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik. Narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik,” tegas Aulia.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat aktivitas pemerintah semakin mudah dipantau masyarakat. Setiap tindakan dan keputusan aparatur dapat menjadi perhatian publik sehingga seluruh ASN harus menjaga sikap serta profesionalitas dalam menjalankan tugas.
“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan sebuah akuarium. Semua nampak. Nah, apa yang bisa kita tutup-tutupi hari ini? Kita mau berkelit bagaimanapun, tidak bisa,” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan kepada jajaran unit pelaksana teknis (UPT) dan aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Aulia meminta mereka meningkatkan kualitas pelayanan karena pengalaman warga ketika berurusan dengan aparatur di lapangan turut membentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Bernarasi dengan baik, buat pelayanan dengan baik. Karena sekali lagi inilah citra pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Orang menilai kami, Aulia Rahman Basri di era kepemimpinan ini, bukan tidak tanggung kami secara pribadi saja, akan tetapi bagaimana Bapak-Ibu sekalian bertindak tangguh di lapangan,” jelasnya.
Di sisi lain, Aulia meminta para pejabat segera beradaptasi dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut dinilai penting karena Pemkab Kukar tengah memasuki tahapan finalisasi penyusunan anggaran 2027.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menyusun program kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta selaras dengan arah pembangunan dalam visi Kukar Idaman Terbaik. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program yang disusun tetap realistis dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Aulia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur untuk menurunkan kualitas pelayanan. Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta memperkuat kerja sama, membangun komunikasi, dan menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah seluruh keterbatasannya, itu masih bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
