Kabaristimewa.id, Tenggarong – Besarnya potensi batu bara dan perkebunan kelapa sawit belum membuat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lepas dari ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersinergi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ajakan itu disampaikan Aulia saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kukar periode 2026-2031 di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aulia menekankan bahwa pembangunan Kukar melalui visi Kukar Idaman Terbaik membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan partai politik dan elemen masyarakat.
Ia memandang PKB sebagai salah satu mitra strategis yang dapat membantu memperjuangkan kepentingan Kukar. Selain memiliki basis politik di daerah, partai tersebut juga mempunyai perwakilan di tingkat nasional yang dapat menjadi penghubung dalam memperjuangkan kebutuhan daerah.
Aulia mengatakan, kolaborasi dengan seluruh partai politik diperlukan agar visi pembangunan Kukar dapat diwujudkan secara bersama-sama.
“Untuk mewujudkan visi besar kabupaten kita, Kukar Idaman Terbaik, kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama partai politik yang ada di Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Meski demikian, kerja sama yang diharapkan Aulia tidak sebatas mendukung pelaksanaan program pembangunan. Ia ingin sinergi tersebut turut mendorong pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara lebih optimal sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
Aulia mengakui, hingga saat ini Kukar masih mengandalkan dana bagi hasil (DBH) dan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Padahal, potensi ekonomi yang dimiliki daerah dinilai cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan mandiri.
“Kita harus mengakui bahwa Kukar masih hidup dari dana bagi hasil dan transfer keuangan daerah. Artinya, kita belum mampu sepenuhnya berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Aulia adalah belum maksimalnya keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mengelola kekayaan alam Kukar. Ia menilai, keberadaan perusahaan daerah di sektor strategis berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah.
Aulia mencontohkan perusahaan tambang batu bara Bayan Resources. Menurutnya, jika perusahaan tersebut sejak awal dimiliki pemerintah daerah, keuntungan yang dihasilkan dapat menjadi pemasukan bagi Kukar.
Ia bahkan menggambarkan besarnya potensi keuntungan yang bisa diperoleh daerah dari sektor pertambangan.
“Seandainya Bayan Resources dahulu menjadi milik pemerintah daerah Kukar, keuntungan sekitar Rp22 triliun setiap tahun bisa mengalir ke pemerintah daerah, bukan kepada pengusaha,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan Aulia agar Kukar tidak hanya menjadi wilayah penghasil sumber daya alam, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya.
Selain pertambangan batu bara, sektor perkebunan kelapa sawit juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan. Aulia menyebut, pemerintah daerah saat ini belum memiliki izin atau konsesi perkebunan sawit yang dapat dikelola melalui BUMD sebagai sumber pendapatan.
Untuk memperjuangkan peluang tersebut, Aulia mengaku telah menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI dari PKB, Syafruddin. Ia berharap dukungan politik dari tingkat daerah hingga pusat dapat membantu membuka jalan bagi Kukar untuk memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri.
Aulia menyampaikan, Syafruddin telah berkomitmen menyuarakan kepentingan Kukar di tingkat pusat.
“Kami terus berkomunikasi dengan Kanda Udin. Beliau berjanji akan memperjuangkan hal ini di pusat. Semoga upaya kita agar Kukar bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri dapat terwujud,” tuturnya.
Dukungan terhadap gagasan tersebut turut disampaikan Ketua DPW PKB Kalimantan Timur sekaligus anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Syafruddin.
Ia menilai, selama ini daerah kerap hanya menjadi objek pembangunan, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar sebagai pelaku dalam pengelolaan SDA.
Syafruddin mendukung upaya Aulia untuk memperkuat kemandirian Kukar, terutama melalui pengelolaan potensi pertambangan batu bara.
“Selama ini daerah selalu menjadi objek perubahan dan pembangunan. Sekarang sudah waktunya daerah mengambil peran sebagai pelaku,” ujarnya.
Syafruddin juga menilai regulasi yang berlaku telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui BUMD.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang menurutnya memberikan kesempatan kepada UMKM, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan BUMD untuk mendapatkan izin usaha pertambangan melalui mekanisme prioritas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan diri agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan.
“Kesempatan itu sudah tersedia. Pemerintah daerah perlu menyiapkan diri untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri demi memperkuat pendapatan,” katanya.
Syafruddin menambahkan, keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah saat ini menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru. Pengelolaan SDA oleh pemerintah daerah, menurutnya, dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Ia turut membandingkan sektor batu bara dengan minyak dan gas bumi (migas). Dalam sektor migas, daerah telah memiliki skema participating interest (PI) sebesar 10 persen. Sementara itu, menurut Syafruddin, kesempatan bagi daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan batu bara masih perlu diperjuangkan dan dimanfaatkan.
“Di sektor migas sudah ada PI 10 persen, sedangkan di batu bara belum. Karena itu, saya mendukung Bupati Kukar untuk mandiri dan ikut mengelola sumber daya alam, termasuk batu bara,” tegasnya.
Dukungan PKB tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah nyata dalam mengoptimalkan kekayaan alam Kukar.
Aulia juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki peran dalam politik dan pemerintahan. Menurutnya, para politisi memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan sehingga kewenangan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia optimistis, kerja sama pemerintah daerah dengan PKB dan berbagai pihak lainnya dapat membantu Kukar memperkuat kemandirian fiskal. Dengan mengembangkan sumber pendapatan sendiri, daerah diharapkan tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Aulia berharap kolaborasi tersebut mampu membawa Kukar menuju pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika pemerintah daerah Kukar dan teman-teman PKB berjalan bersama serta saling bekerja sama, saya yakin Kukar akan semakin baik. Insya Allah, cita-cita kita dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Prio Fuji Mustopa
