Kabaristimewa.id Tenggarong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM Universitas Kutai Kartanegara menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Senin 19 Januari 2026. Mereka menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Aksi berakhir dengan dialog bersama pimpinan dewan.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menyambut langsung massa aksi. Ia menyampaikan penghargaan atas sikap mahasiswa yang dinilai kritis dalam menjaga demokrasi. Ahmad Yani menegaskan penolakannya terhadap Pilkada tidak langsung.
Ia menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menghilangkan hak rakyat. Menurutnya, kepala daerah harus dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokratis.
Ahmad Yani menjelaskan DPRD hanya beranggotakan 45 orang yang mewakili partai politik. Jumlah tersebut tidak bisa menggantikan suara rakyat secara luas. Karena itu, ia menyatakan sejalan dengan tuntutan mahasiswa.
Ia juga memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui DPR RI. Ahmad Yani berharap tidak ada regulasi yang mengarah pada perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung.
Perwakilan aliansi mahasiswa Rangga Bahtiar mengatakan tuntutan utama telah disampaikan. Ia menegaskan isu penolakan Pilkada melalui DPRD merupakan persoalan nasional.
Rangga menilai DPRD Kukar belum menyampaikan sikap penolakan secara kelembagaan. Sikap yang disampaikan baru sebatas pernyataan individu pimpinan dewan.
Mahasiswa memberi waktu 3 kali 24 jam kepada DPRD Kukar untuk menyampaikan penolakan tertulis ke pemerintah provinsi. Jika tidak ditindaklanjuti, mereka memastikan akan menggelar aksi lanjutan dan bergabung dengan mahasiswa di tingkat provinsi.
