Kabaristimewa.id, Tapanuli Selatan – Pemerintah pusat menempatkan banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai isu lingkungan yang harus ditangani secara serius. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, telah memimpin proses identifikasi awal untuk mencari akar persoalan di hulu DAS Batang Toru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan berikutnya berbasis bukti dan kondisi faktual.
Menurut Hanif, pemetaan awal dilakukan melalui gabungan pantauan udara serta pemeriksaan lapangan. Ia menjelaskan bahwa titik-titik dengan tekanan lingkungan terbesar berada pada kawasan yang dimanfaatkan secara masif. “Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan,” katanya.
Pemerintah menemukan tiga sumber utama yang memperburuk banjir di wilayah tersebut. Kegiatan hutan tanaman industri menjadi faktor pertama karena pembukaan lahan melemahkan kemampuan tanah menyerap air. Kondisi ini mempercepat limpasan permukaan dan memperbesar risiko banjir.
Selain itu, proyek pembangunan PLTA dalam skala besar juga dikaitkan dengan perubahan struktur sungai dan bentang alam. Hanif menilai perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di hulu DAS. Kerusakan yang muncul kemudian berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menahan curah hujan.
Faktor ketiga yang menjadi sorotan adalah aktivitas penambangan emas di sepanjang aliran Batang Toru. Penambangan tersebut menyebabkan pendangkalan dan pelebaran sungai, yang pada akhirnya menurunkan kapasitas sungai menahan air. Dampaknya, banjir lebih cepat terjadi ketika hujan intens turun.
KLH/BPLH menyatakan verifikasi lapangan menyeluruh tengah dilakukan agar setiap temuan bisa dilanjutkan dengan langkah korektif yang tepat. Hanif menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak lagi relevan karena seluruh lanskap harus dilihat sebagai satu kesatuan ekologi. Ia juga mengingatkan bahwa pola hujan ekstrem harus menjadi acuan baru dalam perencanaan ruang.
“Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh… KLH/BPLH akan review kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” ujar Hanif. Pemerintah memastikan kebijakan lingkungan lama akan disesuaikan dengan perubahan intensitas hujan yang kini dapat mencapai 250 hingga 300 mm. Tinjauan izin ini menjadi bagian penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Dua perusahaan di wilayah Batang Toru juga sudah menjalani inspeksi mendadak sebagai bagian dari pengawasan ketat. KLH/BPLH menegaskan bahwa penegakan hukum akan ditempuh bila ditemukan pelanggaran yang memperparah risiko bencana. Pemerintah berharap evaluasi komprehensif ini mampu mencegah terulangnya banjir besar di Tapanuli Selatan.
